Minggu, 22 April 2018 | 18:19
29

Kadis PU Awasi Pungli Bawahannya

MENYIKAPI sinyalemen pungutan liar (Pungli) dalam setiap pencairan dana proyek sebagaimana disampaikan Wali Kota Kupang Jonas Salean, maka pengawasan pencairan dana proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang akan diperketat. Jika ketahuan, maka akan diusulkan untuk ditindak tegas. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang Benny Sain, kepada VN, Senin (6/4).

 
Benny tak membantah jika perilaku seperti itu memang kerap terjadi di dinas yang dipimpinnya. Hanya saja, sejauh ini belum ada pengaduan resmi dari kontraktor yang dipungut. Menurutnya, perilaku seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi. Karena, pungutan-pungutan seperti itu melanggar aturan dan bisa dikategorikan pungutan liar. “Perbuatan seperti itu harus ditiadakan. Kalau ketahuan kami siap tindak tegas,” katanya.

 
Dia mengatakan, kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek pemerintah juga tak boleh memenuhi permintaan para pegawai. Bila perlu, jika ada pegawai yang memungut harus dilaporkan agar dapat ditindak. Anggota DPRD Kota Kupang Muhammad Khadafi Gudban mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Wali Kota Kupang dan bawahannya di Dinas PU yang responsif dengan situasi yang terjadi. Apa yang disampaikan Wali Kota Kupang merupakan sinyalemen bahwa ada sesuatu di Dinas PU Kota Kupang dan dinas lainnya.

 
“Kita berharap, apa yang disampaikan Kadis PU dapat juga dilakukan pimpinan SKPD lainnya. Karena pola seperti itu bisa saja dilakukan juga di SKPD lain,” ujarnya. Menurutnya, apa yang disampaikan Wali Kota merupakan bentuk pengawasan pimpinan terhadap bawahannya. Ini seharusnya dipahami positif oleh setiap pimpinan SKPD agar segera menindaklanjuti melalui tindakan di kantornya masing-masing.

 
“Secara pribadi sangat mendukung pola Wali Kota Kupang yang menegur langsung bawahannya apabila melakukan tindakan di luar ketentuan,” ujarnya. Wali Kota Kupang Jonas Salean sebelumnya mensinyisalir masih ada pungutan liar yang terjadi di dinas pengelola proyek termasuk di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang menyebabkan kontraktor enggan mencairkan dana proyek sesuai termin dan kemajuan fisik proyek. Karena, setiap melakukan pencairan harus menyetor ke pegawai yang mengurus proyek.

 
Menurutnya, selama ini banyak kontraktor entah karena punya uang sehingga tidak mencairkan dana proyek sesuai kemajuan fisik. Pencairan baru dilakukan sekaligus saat proyek selesai dikerjakan. Menurut Salean, keengganan mencairkan dana sesuai kemajuan fisik proyek karena mau menghindari penyetoran kepada pihak-pihak yang mengurus pencairan dana proyek dimaksud. Sehingga, mereka memilih mencairkan dananya sekaligus agar cukup sekali menyetor.

 
Ia tak menampik bahwa perilaku pungutan liar (pungli) seperti itu masih terjadi di sejumlah dinas, badan, dan kantor yang menangani proyek di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. “Pasti masih ada pungli di dinas, tinggal dibuktikan. Saya sudah bilang ketahuan selesai, kejahatan dalam jabatan tidak ada ampun,” tegasnya. (S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz