Sabtu, 21 April 2018 | 19:28
33

JPU Tuntut Koruptor KPU NTT Satu Tahun Lebih

SIDANG kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat bantu gerak jalan di KPU Provinsi NTT masuk dalam tahap tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kupang menuntut ketiga terdakwa, Rosdianto Dicky, Indra, dan Muhammad Rizal dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.

 
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Anton Londa dan Kadek Widiyantari dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (8/4). Pembacaan tuntutan yang berlangsung cukup cepat itu pada intinya menyatakan dengan sah bahwa ketiga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 35 juta. Hal tersebut terbukti dari berbagai kesaksian, dan bukti yang berhasil dikumpulkan Kejari Kupang sejak masa penyidikan sampai persidangan.

 

Tuntutan JPU sedikit berbeda dengan dakwaan yang mereka buat sebelumnya. Dalam dakwaannya, JPU mendakwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 
Namun tuntutan JPU, para terdakwa hanya dinyatakan telah melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 
Tuntutan JPU akan ditanggapi para terdakwa melalui pengacara mereka, Freedom Radja, Filmon Polin, Sartje Seubelan, dan George Nakmofa dalam pleidoi atau pembelaan yang akan dibacakan saat sidang yang akan digelar pada Rabu (15/4) depan. (mg-08/mg-03/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz