Sabtu, 21 April 2018 | 19:25
14

JPU Tolak Pembelaan Paskalis Oematan

JAKSA Penuntut Umum (JPU) kasus korupsi pemasangan pipa di Kabupaten Alor tidak menerima pembelaan yang diajukan terdakwa Paskalis Oematan, dan kuasa hukumnya Johanis D Rihi. JPU menilai fakta persidangan sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bertanggung jawab atas pengerjaan proyek yang merugikan negara Rp 130 juta tersebut.

 
Hal itu, tertuang dalam tanggapan JPU yang dibacakan anggota tim JPU Farid Y Kurniawan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, Senin (13/4). JPU tetap berpengangan pada tuntutan mereka bahwa Paskalis bersalah dalam kasus itu dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

 
Padahal, dalam pembelaan John Rihi dan Paskalis dinyatakan dengan jelas bahwa Paskalis hanyalah suruhan Rudy Lauw yang adalah pemilik PT Timor Raya tersebut. Namun, JPU tetap menolaknya dengan alasan hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Karena Paskalis sendirilah yang menandatangani kontrak pekerjaan, dan menyatakan bertanggung jawab atas jalannya proyek tersebut.

 
Selain itu, dalam penyidikan terbukti bahwa terdakwa melakukan korupsi dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan berdasarkan keterangan tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang, jelas dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah merugikan negara Rp 130 juta.

Terkait pernyataan Paskalis bahwa Rudi Lauw berada di belakang semua yang terjadi, dan bagaimana Rudy menyuruhnya untuk menandatangani kontrak, menjalankan proyek, dan memberi kesaksian di hadapan penyidik Kejaksaan, melarikan diri ke Surabaya, dan membayar kerugian negara.

 
JPU menilai, terdakwa sudah diberikan surat bahwa terdakwa harus didampingi pengacara. Tetapi karena terdakwa datang ke Kejaksaan tidak didampingi pengacara, maka pihak kejaksaan menunjuk pengacara tertentu.

 
Tanggapan JPU itu ditanggapi secara lisan oleh John Rihi bahwa tanggapan JPU tersebut tidak tepat karena belum bisa dibuktikan apakah Rudy Lauw terlibat atau tidak. JPU sendiri tidak pernah menghadirkan Rudy Lauw di persidangan untuk memberi kesaksian.

 
Selain itu, John juga menolak pertimbangan hukum JPU bahwa terdakwa pernah masuk dalam DPO. Karena pada kenyataannya terdakwa tidak pernah ditahan. John juga meminta majelis hakim memperhitungkan uang kerugian negara yang telah dikembalikan terdakwa sebagai hal yang meringankan terdakwa.

 
John, Farid, dan Paskalis yang ditemui sesudah persidangan saling mengklaim kebenarannya amsing-masing. John mengungkapkan, JPU tidak memperhitungkan bahwa terdakwa diambil keterangan tanpa didampingi pengacara. Mendengar itu, Farid mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada terdakwa untuk membawa pengacara tetapi karena terdakwa tidak membawanya maka pihak Kejaksaan menyediakan jasa pengacara kepada terdakwa.

 
Tetapi ketika ditanya VN apakah pengacara itu hadir. Farid menjawab,  pengacara itu tidak pernah hadir untuk mendampingi terdakwa. Ketika ditanya lagi apakah dengan demikian keterangan terdakwa ketika diperiksa di Kejaksaan itu bisa diterima, Farid mengatakan, dirinya tidak mengetahui hal itu.

 
Paskalis yang mendengar pernyataan Farid membela diri, dan mengatakan bahwa dirinya disuruh Rudy Lauw untuk tidak memenuhi panggilan Kejaksaan. Bahkan Rudy membelikan tiket baginya untuk melarikan diri ke Surabaya. Nasib Paskalis akan ditentukan dalam putusan majelis hakim yang akan dibacakan pada Selasa (21/4) depan.

 
Informasi yang berhasil diperoleh VN, mantan Kajari Kalabahi Muhammad Su’ud kuat dugaan berada di belakang Rudy Lauw untuk mendapatkan proyek tersebut. Muhammad Su’ud diduga menerima sejumlah uang dari Rudy Lauw untuk mengamankan proyek tersebut. sampai berita ini diturunkanMuhammad Su’ud tak berhasil dikonfirmasi. (mg-03/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz