Jumat, 20 April 2018 | 17:01
50

JPU Dinilai Mereka-reka Tuntutan

JAKSA Penuntut Umum (JPU) dalam kasus MBR Alor dengan terdakwa Johnny Kainde dinilai gagal membuktikan kerugian negara yang diakibatkan dugaan tindak pidana korupsi Johnny. Selain itu, JPU seakan-akan menutup mata pada fakta persidangan bahwa Kasatkerlah yang paling bertanggung jawab dalam proses adendum dan pembayaran termin kedua dan ketiga.

 
Hal itu dituangkan kuasa hukum terdakwa, Melkianus Ndaumanu, Fredrik Djaha, Erryc Save Oka Mamoh, dan Rizet Benyamin Rafael dalam nota pembelaan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (9/4). Para penasehat hukum menilai, tuntutan JPU kepada terdakwa atas nilai kerugian negara terlalu mereka-reka. Karena dalam dakwaan maupun fakta persidangan, tidak dinyatakan secara jelas berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh Johnny.

 
JPU hanya menghitung berdasarkan jumlah uang yang dicairkan dari total pembayaran ketiga termin tersebut dikurangi nilai dari tujuh rumah yang telah dibuat. Sedangkan tiga rumah yang baru disusun dan 190 rumah yang masih dalam bentuk rangka tidak dihitung. Alasannya, JPU memandang bahwa kontrak tersebut adalah kotrak lumpsum yang berarti dihitung dari jumlah paket yang telah selesai dikerjakan.

 
Padahal dalam perjanjian awal, kontrak tersebut merupakan kontrak gabungan antara kontrak lumpsum dan unit price, di mana dalam unit price dihitung pula jumlah unit-unit pekerjaan yang telah dikerjakan, seperti pengecoran lantai, pemasangan atap, dan sebagainya.

 
Selain itu, mereka juga meminta kepada majelis hakim agar membebaskan Johnny dari tuntutan pasal 3 sebagaimana yang dinyatakan JPU dalam tuntutan mereka. Karena, dalam fakta persidangan terbukti permintaan pencairan termin 60 persen dan termin 100 persen dilakukan terdakwa atas arahan dan perintah Kasatker MBR tahun 2012 Hairul Sitepu.  (mg-03/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz