Jumat, 20 April 2018 | 16:58
21

Jasa Medis BPJS Dipertanyakan

SEJUMLAH tenaga medis dari Rumah Sakit Bergerak (RSB) Kalabahi mempertanyakan jasa pelayanan medis dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Alor, Selasa (7/4) kemarin.

 
Sejumlah tenaga medis itu datang mempertanyakan program BPJS, karena akses informasi yang mereka peroleh selama ini simpang siur. Bahkan, ada informasi yang diperoleh para medis RSB, bahwa klaim BPJS sudah hangus akibat pihak RSB tidak memasukan data.

 
Juru bicara tenaga medis RSB Kalabahi Dedy Mario Manlehi kepada VN mengatakan, kedatangan para medis ke kantor Dinkes untuk mempertanyakan BPJS di RSB yang selama ini terkendala. Menurutnya, sampai saat ini BPJS tahun 2014 dan tahun 2015 belum diterima pihak medis RSB Kalabahi.

 
“Kalau BPJS tahun 2014 itu semua memang belum dibayar termasuk di semua Puskesmas, tapi yang 2015 untuk dua bulan itu hanya RSB saja yang belum bayar,” ujar Mario. Menurutnya, kedatangan tenaga medis ke Dinkes bermaksud menelusuri kenapa jasa tenaga medis tahun 2015 untuk bulan Januari dan Februari di semua Puskesmas sudah dibayarkan, tapi untuk RSB belum dibagikan. Kira-kira apa yang menjadi kendala, sehingga dua bulan itu belum dibagikan untuk mereka yang bekerja di RSB.

 
Ia menuturkan, untuk tahun 2015 terdapat perubahan pembayaran, yakni dana ditransfer langsung ke rekening Puskesmas maupun instansi yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan.
Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Sonny Binna sebagai pengelola BPJS Kesehatan mengatakan, untuk tahun 2014, jasa pelayanan BPJS 60 persen, namun belum bisa dicairkan karena belum ada SK BLUD untuk Puskesmas. Menurutnya, dana ditransfer Bendahara Dinkes dan langsung disetor ke kas daerah.

 
“Kami tidak pernah lihat fisik uang karena transfer antarbank. Dari totalnya Rp 7 miliar lebih itu jasa untuk petugas medis 60 persen, yang lain urusan daerah,” katanya. Dana 60 persen sudah termuat dalam DPA APBD Murni 2015 dan belum terbayarkan karena uang persediaan (UP) Rp 800 juta lebih, sehingga kesulitan untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 4 miliar lebih.

 
Dia mengatakan, dana sudah masuk di DPA, namun proses pencairan masih dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan Dinas PKA Kabupaten Alor. Sejauh ini, lanjutnya, dana masih ada di kas daerah. “Kapan realisasinya kita akan upayakan secepatnya, tergantung di Bagian Keuangan, karena masih terbentur dengan aturan,” katanya.

 
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Alor Rin Dembo menuturkan, jika sudah ajukan klaim, maka BPJS akan melakukan transfer ke rekening RSB dan Puskesmas. “Kalau klaim sudah masuk otomatis BPJS akan bayar,” katanya. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz