Minggu, 22 April 2018 | 18:25
FOTO HAL REGIONAL 180415 MALAKA (1) copy

Jangan Salah Gunakan Dana BOS

SOSIALISASI petunjuk teknis (juknis) pemanfaatan biaya operasional sekolah (BOS), bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran pendidikan tersebut.
Demikian simpul pendapat yang dikemukakan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Malaka Yohanes Bria Nahak dan Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Malaka kepada VN yang ditemui terpisah, Jumat (17/4).

 
Yohanes mengatakan, sosialisasi dana BOS sudah dilakukan yang melibatkan semua kepala sekolah dan bendahara baik jenjang pendidikan sekolah dasar maupun menengah. “Tujuan kita untuk sama persepsi antara tim manajemen BOS Kabupaten dan tim manajemen sekolah,” ujar Yohanes.

 
Selain itu, katanya diperkenalkan cara pengisian data yang diisi pada data Dapodik untuk memastikan data sekolah penerima BOS. Ternyata, dalam penetapannya tahun 2015 ada sekolah yang menolak Dana BOS, dan kurang lebih ada enam sekolah yang nomor rekeningnya tidak jelas dan juga sekolah yang belum melakukan verifikasi data.

 
Katanya, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi pemanfaatan dana BOS. Dana harus benar sehingga anggaran yang dipakai tidak salah sasaran. Selama ini terjadi, karena akibat kesalahan data maka anggaran pun tidak disalahgunakan sebagaimana ada temuan ketika dilakukan pemeriksaan inspektorat.

 
Terkait pencairan dana BOS, Yohanes , sangat tergantung pada kerja pihak yang sekolah yang mempersiapkan rencana pemanfaatan anggaran. Kalau cepat, pasti pencairannnya juga lebih cepat, sehingga tidak menghambat kelancaran pelaksanaan ujian nasional tahun ini.

 
Terpisah, Rofinus Bau selaku auditor madya Inspektorat Kabupaten Malaka mengatakan peran inspektorat lebih fokus pada tindakan preventif dalam pengamanan keuangan negara. Sehingga sosialisasi juknis BOS bermaksud untuk memberi pemahaman kepada pengelola BOS untuk memanfaatkan sesuai aturan.

 
Dikatakan, rambu-rambu pemanfaatan dana BOS sudah ada sehingga perlu ditaati untuk mencegah kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, tujuan pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat terjawab. Juknis BOS tahun 2015 tidak terlalu sulit. Bahkan sangat membantu pengelola untuk menyelesaikan SPJ. Jadi semakin ringan dan tidak memberatkan.

 
Hanya sekarang, kata Rofinus, apakah para pengelola itu berjalan sesuai rel aturan atau tidak. Kalau mereka (pengelola BOS) berpegang pada regulasi, maka tidak menjadi masalah.

 
Sebelumnya, Kepala SMP Sabar-Subur Betun Rikhardus Siki mengatakan, proses pencairan dana BOS sering mengalami hambatan, karena soal regulasi termasuk penentuan manajer pengelolaan dana BOS kabupaten. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz