Kamis, 26 April 2018 | 23:26
53

Jaksa Agung Tantang Australia

Jaksa Agung HM Prasetyo menantang Pemerintah Australia untuk membuka rekaman penyadapan yang dikabarkan pernah dilakukan Pemerintah Australia untuk membuktikan penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara Duo Bali Nine saat Prasetyo menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

 
“Saya tidak takut, kita buka-bukaan. Satu sen pun saya tidak pernah terima dalam penuntutan perkara narkoba anggota Bali Nine,” tegas Prasetyo di sela-sela evaluasi Satgasus P3TPK, di Jakarta, Kamis (9/4). Prasetyo menambahkan, dirinya juga membantah anggapan tidak segera dieksekusinya dua sindikat Bali Nine, karena adanya kekhawatiran dirinya takut jika isi percakapan sadapan
oleh Pemerintah Australia dibongkar.

 
Hal tersebut disampaikan oleh Prasetyo menanggapi soal adanya ancaman Pemerintah Australia yang akan membuka sadapan saat Prasetyo menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Hal tersebut juga sebagai ancaman agar Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tidak dieksekusi mati.

 

Menurut Prasetyo, saat menjabat sebagai Jampidum, dirinya juga menuntut hukuman mati kepada terpidana yang juga direncanakan masuk ke dalam daftar eksekusi mati tahap kedua yakni Serge Areski Atloui (WN Perancis) “Jadi bagaimana mungkin saya dikatakan menerima sesuatu dalam penuntutan perkara itu.

 

Saya saat itu menjabat Jampidum (di masa Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh) dan menuntut mati,” tegasnya Prasetyo juga menjelaskan jika Kejaksaan belum pernah menentukan tanggal pelaksanaan hukuman mati anggota Bali Nine dan kedelapan terpidana mati lainnya.

 

Prasetyo memastikan eksekusi baru dapat dilakukan setelah semua aepek yuridis para terpidana mati selesai, khususnya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan Serge Areski Atloui, Martin Anderson (Ghana) dan Silvester. Obiekwe Nwolise (Nigeria). “Paling tidak setelah peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA ),” terangnya.

 
Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung Hakim Agung Suhadi memastikan proses administrasi hingga penentuan majelis hakim akan dipercepat penanganannya agar terpidana mati yang mengajukan PK dapat segera mendapatkan kepastian hukum. “Berkas PK terpidana mati yang masuk di administrasi semoga cepat diberi nomor dan ditangani, diberikan prioritas,” tegasnya.  (mi/D-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz