Jumat, 20 April 2018 | 16:51
5

Jabatan bukan untuk Kepuasan Diri

JABATAN adalah amanah, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jabatan bukan dipakai untuk mencari kepuasan pribadi, melainkan untuk membangun masyarakat. Itulah tekad yang sedang dan akan terus dijalankan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nagekeo Syukur Abdullah Manetima.

 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dalam melaksanakan tugas, Syukur menggunakan pendekatan persuasif dan penuh persaudaraan. Dia juga membuka diri untuk menerima kritik dan cemoohan bila belum melaksanakan tugas dengan baik. Baginya, hambatan dan tantangan dalam menjalankan tugas adalah dinamika.

 
Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terjadi di mana-mana. Dalam penanganannya, dikoordinasikan dengan stakeholders terkait, baik pemerintah, keluarga korban, dan keluarga pelaku untuk penanganan lebih lanjut.

 
Tidak semua orang bisa bertahan atau betah bekerja pada instansi yang selalu berurusan dengan persoalan di masyarakat. Namun, bagi Syukur, pekerjaan tersebut mulia karena bisa langsung bersentuhan dan berdialog dengan masyarakat. Terlebih, menurutnya, bisa melihat persoalan yang dihadapi masyarakat.

 
Syukur memulai kariernya sebagai penyuluh KB pada tahun 1993 di BKKBN Kabupaten Ngada. Pada tahun 2007, ketika Nagekeo pisah dari Kabupaten Ngada, Syukur adalah salah satu PNS yang ikut dipindahkan ke Kabupaten Nagekeo.

 
Saat pertama kali di Nagekeo, dia dipercayakan menjadi salah satu pejabat, tetapi tidak berhubungan dengan kiprah awalnya sebagai PNS. Ketika itu dia menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pertambangan dan Energi.

 

Dari situ, dia dipindahkan dan menjabat sebagai Sekretaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian menjadi Plt, hingga akhirnya diangkat menjadi Kepala Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Oktober tahun 2014.

 
‘’Saya hanya memiliki satu prinsip bahwa di mana pun saya dipercaya, berapa lama saya bertugas, bagi saya itu tidak penting. Bagi saya, berapa lama pun waktu itu sangat berharga dan saya secara total mengabdi untuk masyarakat,” katanya.

 
Syukur berprinsip, jabatan bukan hanya sebuah kepercayaan, tetapi cobaan dan amanah yang harus dilalui. Jabatan bukan untuk disimpan di hati, melainkan di pundak. “Bila disimpan di dalam hati, ketika suatu saat jabatan itu dicabut, maka kita akan kecewa, frustasi, dan putus asa sehingga kita menjadi musuh di antara sesama,’’ ungkapnya.

 
Mengurus persoalan KB, pemberdayaan perempuan dan anak, berkaitan dengan manusia. Dua hal itu membicarakan tentang sumber daya manusia yang dibentuk mulai dari keluarga. Karakter anak bangsa, ditentukan oleh karakter keluarga.

 
Bekerja pada instansi yang mengurus kepentingan hidup masyarakat mulai dari keluarga, menurut Syukur, harus memahami budaya masyarakat. “Pertama kita harus menggunakan pendekatan persuasif, pendekatan penuh persaudaraan, menciptkan suasana persahabatan dan nyaman. Kita juga harus membuka diri untuk menerima kritikan dan cemoohan karena kita adalah pelayan masyarakat,” terangnya.

 
Dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan semua stakeholders terkait, termasuk pemerintah, keluarga korban, dan keluarga pelaku. Meski melakukan pendekatan terhadap keluarga korban dan pelaku, namun penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, tidak dilakukan secara adat.

 
“Saya tidak izinkan kasus kekerasan seksual diselesaikan secara adat. Jika kasus kekerasan seksual diselesaikan secara adat, maka saya tetap akan memprosesnya secara hukum. Boleh melihat saya sebagai keluarga, namun ketika tersandung sebuah persoalan yang menyangkut dengan apa yang saya terapkan, saya anggap sebagai pelaku kejahatan,” tegasnya.

 
Sebelum menangani kasus-kasus kekerasan seksual, pihaknya terlebih dahulu mencaritahu latar belakang orangtua, setelah itu orangtua dipanggil untuk menjelaskan langkah yang akan diambil Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak.

 
“Kita panggil orangtuanya bukan untuk berbicara secara kekeluargaan, tetapi kita sampaikan ini aturannya, mau ikut silakan, tidak mau ikut kami tetap proses,” katanya. Hal itu, menurut Syukur, dilakukan bukan untuk menciptakan ketidakharmonisan dalam hidup berkeluarga, melainkan mengarahkan orangtua untuk mendidik anak dengan benar. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tidak melakukan kasus yang sama. Selain itu, juga memberikan kesadaran kepada masyarakat agar ke depan membawa Nagekeo ke arah yang lebih baik.

 
Meski sudah lebih dari 20 tahun mengabdi, namun Syukur belum bisa menakar baik tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila ada penilaian bahwa pihaknya gagal memberikan pelayanan, maka itu merupakannya kesalahannya sebagai pemimpin. Namun, bila ada yang berhasil, maka itu karena dukungan stafnya.  “Kalau ada keberhasilan, maka itu bukan karena saya, tetapi karena tim atau staf-staf saya yang telah bekerja membantu saya semaksimal mungkin,” tukasnya. (R-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz