Jumat, 20 April 2018 | 17:01
29

IPPSI Sikka Tagih Janji Pemerintah

IKATAN Pedagang Pasar Sayur dan Ikan (IPPSI) Kabupaten Sikka, menangih janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka untuk membangun pos pengawasan hasil perikanan, yang berfungsi mengawasi kualitas ikan yang keluar dari Kabupaten Sikka maupun yang akan masuk di pasar-pasar di Wilayah Kabupaten Sikka. Hal tersebut disampaikan Ketua IPPSI Kabupaten Sikka Urbanus Nong Fendi kepada VN, Minggu (26/4).

 
Menurutnya, saat kejadian ikan berformalin beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Sikka berjanji akan mengganti kerugian para penjual ikan, juga akan meningkatkan pengawasan kualitas ikan dari bahan berbahaya dengan membangun pos pengawasan di perbatasan Kabupaten Sikka dan kabupaten tetangga. Tetapi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah mau bayar.

 
Menurut Urbanus, para penjual ikan yang ada di Maumere tidak mau menjadi korban atas lambannya kebijakan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Sebab, dikhawatirkan, jika pemerintah tidak segera meningkatkan pengawasan terhadap ikan yang masuk dan keluar Kabupaten Sikka, jika ditemukan terindikasi tercemar zat berbahaya, maka para pedagang ikan dari Maumere akan berurusan dengan hukum.

 
Anggota DPRD Sikka Faustinus Vasco meminta pemerintah segera meningkatkan pengawasan terhadap mutu segala jenis makanan, termasuk ikan, untuk memberikan perlindungan bagi konsumen di Kabupaten Sikka.

 
Menurutnya, Pemkab harus segera membangun pos pengawasan di perbatasan Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur, agar mengantisipasi masuknya ikan dari Kabupaten Flotim dan Lembata ke Maumere. Pemerintah juga harus membangun pos pengawasan di Perbatasan Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Ende di Kecamatan Paga untuk mengantisipasi ikan yang masuk dari Kabupaten Ende dan Nagekeo.

 
Selain itu, pemerintah harus secara rutin melakukan patroli di perairan laut Kabupaten Sikka untuk meminimalisir praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Karena ikan hasil penangkapan dengan menggunakan bahan peledak seperti potasium dan bom, jelas tercemar bahan berbahaya bagi manusia.

 
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka Kenesius Didimus yang juga Ketua Tim Terpadu Pengawasan Konsumen di Kabupaten Sikka menyampaikan, pengawasan terus dilaksanakan untuk menjaga mutu makanan termasuk ikan.

 

“Pembangunan pos pengawasan itu secera sepesefik adalah tanggung jawab dinas teknis yang membidangi seperti DKP dan Badan Ketahanan Pangan,” kata Didimus. Kepala Badan Ketahanan Pangan Martha Huberty Pega dan Kepala DKP Kabupaten Sikka, Lukman, saat dihubungi melalui telepon genggamnya masing-masing tidak merespons. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz