Jumat, 20 April 2018 | 16:59
FOTO HAL 16 140415_Juprianz Lamablawa copy

Gugah Kesadaran dengan Sekolah Hukum Desa

NIAT Juprianz Lamablawa melayani masyarakat melalui lembaga legislatif akhirnya gagal setelah tidak terpilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2009. Namun, dia memilih jalan lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Cara yang ditemukan dan kemudian digunakan adalah mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lontar Nusantara pada 18 Februari. “Setelah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi, cita-cita saya menjadi dosen.

 

Tetapi saya berpikir bahwa dosen bukan profesi yang tepat bagi saya berkiprah membantu masyarakatLembata di tengah permasalahan hukum yang carut-marut. Karena itu, saya termotivasi menggagas sebuah wadah untuk mengadvokasi seluruh permasalahan hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Lembata,” ujar pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta tahun 2011 ini di ruang kerjanya, Jumat (10/4).

 
Menurut Juprianz, tujuannya mendirikan LBH adalah mengadvokasi segala persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat Lembata, khususnya di daerah pedesaan. Persoalan hukum terjadi karena masyarakat pedesaan belum memahami secara benar masalah-masalah hukum yang dihadapi.

 
Persoalan hukum dalam masyarakat, katanya, tidak hanya tindak pidana, tetapi juga banyak kasus agraria (pertanahan) yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, pihaknya berupaya memberikan advokasi, pendidikan, dan pendampingan hukum secara intens guna menciptakan kesadaran bagi masyarakat.

 
Setelah lama diimpikan, keinginan itu akhirnya terwujud setelah Juprianz menyelesaikan pendidikan magister hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013. Bersama sejumlah rekannya, dia mendirikan LBH Lontar Nusantara. “Setelah LBH ini didirikan, sudah lima kasus hukum agraria yang kita tangani.

 

Ini menunjukkan bahwa kasus hukum yang terjadi di Lembata lebih didominasi oleh kasus agraria. Ini membutuhkan peran kita dalam memberikan pendidikan dan advokasi hukum guna menyelesaikan kasus-kasus agraria yang timbul di masyarakat,” ungkap Juprianz.

 
Untuk memberikan pendidikan, advokasi, dan pendampingan bagi masyarakat dan pemerintah desa, pihaknya membuat gebrakan dengan mencanangkan Sekolah Hukum Desa. Melalui Sekolah Hukum Desa, aparat desa didampingi untuk membuat administrasi, proses legislasi, dan pembuatan produk hukum, seperti peraturan desa (Perdes).

 
“Di sisi lain, proses pendampingan dan advokasi hukum bagi masyarakat terus dijalankan, sebab hukum hari ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” terang Juprianz.
Melalui program tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus hukum, baik pidana maupun perdata di tengah masyarakat.

 

Kasus agraria, katanya, timbul karena masyarakat masih keliru dan tidak paham hukum agraria. “Karenanya, pendidikan hukum bagi masyarakat pedesaan harus kita lakukan secara intens. Kita akan membangun ormas-ormas di desa untuk melakukan advokasi terkait masalah agraria,” katanya.
Berdasarkan kajian atas situasi sosial pada masyarakat pedesaan, ditemukan banyak persoalan hukum. Persoalanpersoalan hukum itu lalu dikaji untuk menemukan akar persoalannya. Menurutnya, masalah agraria yang sering berujung bentrok antar-warga dan dinaikkan ke meja hijau karena adanya klaim-klaim atas kepemilikan tanah, dan konflik hak ulayat.

 
“Ada tiga hal yang menjadi konsentrasi, yaitu masalah agraria, konflik kepala desa dan BPD terkait penyelenggaraan pemerintahan di desa, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga persoalan hukum lain yang sering timbul di desa,” bebernya.

 
Keterlibatan LBH Lontar Nusantara untuk memberikan pencerahan dan pendampingan hukum bagi masyarakat. Untuk konflik penyelenggaran pemerintahan desa, LBH Lontar Nusantara ingin menciptakan harmonisasi sebagaimana amanat UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa.

 
Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak pun menjadi konsentrasi dan prioritas LBH untuk diminimalisir. Sebab, banyak lembaga yang berkompeten menuntaskan masalah tersebut, tetapi belum melakukan advokasi secara maksimal.

 
“LBH Lontar ingin memperkuat peran untuk memberikan pendampingan dan advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejauh ini, peran pemerintah
belum maksimal dalam mengantisipasi dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah ini. Ini mesti didorong melalui sebuah produk hukum
daerah agar peran semua elemen bisa dimaksimalkan guna meminimalisir kasus itu,” tegasnya.

 
Setelah lahir 18 Februari lalu, LBH Lontar Nusantata telah melakukan komunikasi dengan beberapa desa yang menjadi sasaran implemntasi program-program strategis tersebut. Ditargetkan, pada Mei mendatang ada enam desa yang disiapkan menjadi desa dampingan sebagai sampel.

 
“Target kita pada tahun 2017 nanti 144 desa di Lembata sudah mampu kita dampingi, memberikan pencerahan, dan melaksanakan program Sekolah Hukum Desa. LBH ini juga hadir sebagai konsultan legal drafting produk desa maupun produk hukum daerah,” ungkapnya.

 
Konsultan legal drafting, katanya, diperlukan karena kepala desa dan BPD selama ini kesulitan melahirkan produk hukum desa. Karena itu, masalah tersebut dimasukkan dalam agenda LBH Lontar Nusantara. “Dalam satu tahun anggaran, pemerintah desa hanya berhasil melahirkan satu produk hukum desa yang dianggap wajib dan rutin, seperti Perdes tentang APBDes.

 

Sementara produk hukum untuk mengatur potensi-potensi lokal sejauh ini sulit ditemukan. Untuk itu, kita hadir sekaligus menjadi konsultan legal drafting aparat desa,” tambahnya. (R-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz