Sabtu, 21 April 2018 | 19:18
Untitled-1 copy

Garda Siap Duduki Kejaksaan

GERAKAN Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) TTU siap menduduki Kejaksaan Negeri (Kejari) Kefamenanu, jika proses penyelesaian kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008, 2010, dan 2011 menggantung di Kejari.

 
Ketua Garda TTU Paulus Modok kepada VN, Selasa (21/4) mengatakan, hingga kini para tersangka yang telah ditetapkan Kejari TTU  belum ditahan, sehingga diduga ada kaitannya dengan bantuan mobil operasional kepada Kejari. Jika para tersangka tak ditahan, pihaknya akan menggelar pengadilan masyarakat.

 
Paulus mengatakan, proses hukum kasus DAK Bidang pendidikan seolah  berjalan di tempat. Tidak ditahannya ke-14 tersangka kasus korupsi tersebut merupakan bukti nyata ketidakseriusan pihak Kejari Kefamenanu. Padahal, penetapan para tersangka telah dilakukan hampir setahun.

 
Institusi Kejaksaan Negeri Kefamenanu dinilai semakin lemah dalam penegakan hukum, setelah menerima bantuan mobil operasional Toyota Hilux Double Garden. Hal tersebut sungguh sangat memprihatinkan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kejari Kefamenanu pun tampak tidak berani mengungkap aktor utama di balik kasus korupsi senilai Rp 47,5 miliar itu.

 
Diivisi Advokasi Lakmas NTT Eusebius Siki mengatakan, pemberian bantuan mobil dari Pemkab TTU kepada sejumlah instansi penegak hukum diduga merupakan upaya melemahkan proses hukum terhadap kasus korupsi yang menjerat sebagian besar pejabat Pemkab TTU.

 

Para penegak hukum harus berani mengambil sikap untuk mengembalikan mobil bantuan tersebut dan kembali fokus mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang ada. Segera Ditahan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kefamenanu melalui Kasi Pidsus Frengky Radja mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan BPK dan BPKP untuk kepentingan perolehan hasil audit investigasi.

 
Dikatakannya, Kejari Kefamenanu bakal menahan para tersangka kasus  jika hasil audit investigasi BPKP untuk menghitung kerugian negara telah dikantongi.  Menurut Frengky, acuan dasar adanya penyimpangan penggunaan DAK Bidang Pendidikan di Dinas PPO Kabupaten TTU adalah LHP BPK.

 

Namun, pihaknya tidak memakai laporan tersebut. Kejaksaan memiliki tolok ukur yang berbeda dalam pemeriksaan, sehingga kasus tersebut lebih didalami. Nilai kerugian sementara yang ada dalam bayangan pihaknya lebih besar dari nilai yang ada dalam LHP BPK. Untuk memastikan hal itu, pihaknya meminta bantuan BPKP melakukan audit secara khusus,” katanya. Sambil menunggu respons audit investigasi oleh BPKP, pihaknya akan melaksanakan serangkaian pemeriksaan saksi. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz