Minggu, 22 April 2018 | 18:10
14

Fraksi NasDem Kritisi Kerusakan Jalan

KETERSEDIAAN dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkotaan tak jarang memunculkan keluhan warga. Banyak kerusakan sarana prasarana belum terjawab dalam nomenklatur kegiatan tahun 2014. Sarana jalan raya relatif banyak yang rusak. Pada musim hujan, tak sedikit jalan raya yang menjadi langganan genangan air.

 
Demikian dikemukakan Padron Paulus saat membacakan pemandangan umum Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Kupang, dalam rapat paripurna, Jumat (10/4).  Fraksi NasDem, kata Padron, mencermati berbagai persoalan yang terus mendera warga Kota Kupang. Berbagai persoalan itu seperti warga Kota Kupang yang tidak terlayani air bersih yang higienis. Sampah-sampah juga masih berserakan di permukaan jalan, serta bekas galian di permukaan badan jalan raya yang terus dibiarkan.

 
Semua persoalan itu, menurut Fraksi NasDem menjadi potret pelayanan publik Kota Kupang yang terabaikan. “Entah bagaimana meresponsnya, kegiatan dan anggaran belanja publik dalam APBD 2014 tampaknya belum sepenuhnya berpihak pada persoalan-persoalan tersebut,” tegas Padron.

 
Akibat ikutannya, sarana transportasi umum yang dahulunya layak dan manusiawi, kini kembali seperti pada saat negara ini belum merdeka. “Manusia naik kendaraan barang, kemacetan di jalur-jalur tertentu, semrawutnya penggunaan tempat parkir, sampai persoalan penerangan jalan yang mati hidup merupakan sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah,” tegas Paulus.

 
Mencermati sejumlah persoalan tersebut, fraksi berpandangan, realisasi APBD 2014 dapat menjadi peta jalan yang perlu dicermati secara bijak. Problem yang masih terjadi menuntut keseriusan untuk memiliki kepekaan sosial dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Kesejahteraan rakyat tak boleh dipertaruhkan atas sikap spekulatif tanpa pencermatan yang dalam atas apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan dan keperluan warga Kota Kupang.

 
Wakil Wali Kota Kupang Jonas Salean menjawab pemandangan umum Fraksi Nasdem dalam rapat paripurna Sabtu (11/4) mengatakan, persoalan infrastruktur tersebut telah menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa mencari sumber-sumber pembiayaan lain di luar APBD Kota Kupang. Pemerintah juga berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan kementerian terkait.  (S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz