Sabtu, 21 April 2018 | 19:36
9

Fraksi NasDem Kaji Masalah Daerah

UNTUK mengetahui dan memahami pelaksanaan pemerintahan di daerah, Fraksi Partai NasDem DPR RI terus melakukan kajian dan analisis terhadap berbagai persoalan yang ada. Hasil analisis dan kajian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun strategi penyelenggaraan pemerintahan di daerah demi memperkuat pemerintah daerah.

 
Penegasan itu dikemukakan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat, ketika membuka seminar politik dan pemerintahan di ruang KK II Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, akhir pekan kemarin. Selain seminar tersebut dilangsungkan juga peluncuran website Fraksi Partai NasDem.

 
Dua pakar politik dan pemerintahan masing-masing Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan pakar administrasi pemerintahan dan otonomi daerah Prof Irfan Ridwan Maksum, dan peneliti senior Bidang Ekonomi dan Otonomi Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Syarif Hidayat tampil sebagai pembahas dengan moderator Sekretaris Fraksi NasDem DPR dan Kapoksi Komisi II DPR Syarief Abdullah Alkadrie.

 
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, seminar itu merupakan bagian dari Program Fraksi Partai NasDem DPR untuk melakukan pengkajian dan analisis atas pelbagai persoalan daerah, khususnya pemerintahan. Tujuannya, untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemerintahan daerah dalam sistem otonomi daerah, otonomi khusus, dan keistimewaan daerah yang lebih efektif.

 
“Kegiatan ini juga untuk mengetahui cara mewujudkan demokrasi melalui evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah, dan menemukan solusi atas implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Pemerintahan Daerah. Pada akhirnya diharapkan akan memperkuat pemerintahan daerah dalam bingkai NKRI,” ujar Viktor, anggota DPR Dapil NTT 2.
Jadi Masukan  Ia menambahkan, menurut data Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), jumlah provinsi saat ini sebanyak 34, dan 511 kabupaten/kota. Jumlah pemerintahan daerah yang begitu besar mengindikasikan perlunya penguatan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, dan sektor untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan dipercaya rakyat.

 
Namun untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus lebih dahulu memahami apa saja persoalan pemerintahan di daerahnya. Termasuk bagaimana melakukan evaluasi terhadap kinerja dan manajemen pemerintahan daerah, serta bagaimana kesatuan sistem hukum nasional.

 
Guna mencapai tujuan-tujuan di atas, diharapkan para peserta dapat berinteraksi merespons pemikiran para pakar, khususnya dalam mengkaji permasalahan otonomi, dan pemerintahan daerah.
Prof Irfan menyampaikan, lima paradoks konstruksi dasar sistem pemerintahan dalam UU baru. Pertama, antara keinginan mempertahankan bentuk negara kesatuan sebagai arus atas, dan keinginan untuk menampung kekhasan-kekhasan yang yang mengarah ke feodalistik sebagai arus bawah.

 
Kedua, pembenturan antara dimensi strategis dengan dimensi teknis. Dalam hal visi srategis tengah bercampur baur antar nilai-nilai yang diinginkan dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi.  Ketiga, perbenturan antara keinginan menatap masa depan dengan bayang-bayang sejarah. “Sejarah otonomi daerah Indonesia banyak dipengauhi oleh polesan Hindia-Belanda,” ujar Irfan. Keempat, ego sektoral dan keinginan koordinasi dan pendekatan komprehensif. Kelima, sentrifugal dan sentripetal.

 
Sementara Syarif Hidayat menyebut ada tiga persoalan desentralisasi dan otonomi daerah. Pertama, belum terbebasnya konsep dasar desentralisasi dan otonomi daerah dari konflik antara orientasi ideologis versus orientasi teknis.

 
Kedua, terkait bias relasi negara-masyarakat. Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang lebih diwarnai oleh interaksi antara elite penguasa dan elite masyarakat. Ketiga, terkait bias agenda reformasi. Reformasi institusi negara minus penguatan kapasitas negara dan masyarakat. (R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz