Jumat, 27 April 2018 | 08:40
OPINI JUMAT 17012014

Dialektika Eksploitasi

LIBERALISASI perdagangan di NTT pasca krisis mata uang di Indonesia pada 1997 terjadi di dua aras. Pertama pada aras pencaplokan tanah oleh pemodal, dan kedua ditandai dengan menguatnya perdagangan orang (baca: perbudakan) dari NTT dalam dua dekade terakhir. Untuk kaum yang masih memiliki aset tanah, maka tanah menjadi incaran, sedangkan kaum nirtanah maka tubuh menjadi komoditas utama, utamanya tubuh perempuan.

 
Kondisi saat ini sebenarnya telah diprediksi dua dekade silam bahwa tumbangnya Orde Baru tak hanya tumbang struktur otoritarian, tetapi lenyapnya corporatist state, dan semakin menguatnya pemikiran ekonomi neo klasik pro pasar yang diadopsi oleh para pejabat pemerintah Indonesia yang ada dalam proses structural adjustment procedure setelah dimiskinkan oleh ‘mafia pasar’.

 

Para ekonom Indonesia yang dibesarkan jauh dari kemampuan perspektif politik ekonomi, tak lebih dari epigon teoritis. Jangan heran jika Indonesia tak punya ‘model’ tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti Singapura, Vietnam, RRC, Korsel, dan Jepang.

 
Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana proses pemiskinan orang NTT terjadi bersamaan, dan hingga kini tidak ada jalan keluar yang memadai selain adu retorika. Penulis berargumentasi bahwa substansi persoalan hingga kini tidak dipetakan, namun ide-ide yang keluar melalui ‘efek media sosial’ tak lebih dari keriuhan yang seolah-olah sedang membicarakan jalan keluar.

 

Padahal aslinya kita hanya menangkap symptom-nya semata atau hanya terkait efek langsung, tanpa mampu memetakan persoalan, dan apalagi mampu membalikkan keadaan. Sayangnya, kemiskinan di NTT tidak dipelajari sungguh-sungguh, terutama terkait kehidupan petani subsisten tidak beraset.
Eksploitasi Kemiskinan Gelombang perdagangan orang yang memanfaatkan liberalisasi pasar tenaga kerja menyasar kaum miskin asal NTT. Ketika tekanan pertanian di lahan kering tidak mendapatkan jawaban memadai, migrasi keluar menjadi ‘ilusi’ alternatif.

 

Migrasi keluar sebagai buruh murah dikatakan sebagai ilusi karena para pekerja pada umumnya tidak memiliki posisi tawar. Orang NTT sudah dibandrol murah, baik di kota-kota besar di Jawa, perkebunan sawit di Kalimantan, maupun sebagai manusia di luar kasta di Bali hingga ke luar negeri seperti di Malaysia dan Singapura  yang dua-duanya tak lepas dari struktur rasialis.

 
Longgarnya regulasi atas PPTKIS membuat PPTKIS yang ada di Indonesia senyatanya adalah pelaku perdagangan orang sejak saat rekrutmen. Dari data DPO IRGSC tahun 2014, tak kurang 60 persen pelaku perdagangan orang adalah PPTKIS, namun aparat keamanan hanya menjerat perekrut lapangan, bukan pemilik perusahaan. Selanjutnya dalam praktik, bisnis proteksi ini menjadi lahan basah yang sulit diungkap, sekalipun oleh orang dalam dalam institusi kemanan dalam negeri.

 
Indikator eksploitasinya dapat dihitung dengan menghitung ‘keuntungan’ middleman dibandingkan risiko yang diterima pekerja mulai dari rekrutmen hingga penempatan, dan dibandingkan dengan standar jam kerja tanpa batas.

 

Sayangnya, aparat berwenang hanya mampu membaca stempel dokumen, dan tidak mampu membaca realitas hidup para pekerja di tempat kerja. Aparat keamanan cenderung tutup mata, sebab jargon remittance tahunan yang ditiupkan para pengusaha telah menjadi ilusi yang lain.

 
Eksploitasi terhadap kaum yang rentan, ditandai dengan minimnya pengetahuan, kemampuan berbahasa, mudah dijerat dengan uang muka, mudah ditipu, dan tidak memiliki kemampuan menyatakan tidak terhadap eksploitasi, masih bebas dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah maupun aparat keamanan mampu menjaga warga yang rentan ini, jika indikator ekploitasi itu tidak dipahami?

 
Siklus ilusi ini tak hanya ditawarkan oleh PPTKIS, tapi hampir semua institusi yang sedang bekerja di NTT hidup dalam ilusi. Di kalangan pangreh praja, isu desentralisasi yang coba diturunkan hingga ke tingkat kepala suku merupakan mainan utama.

 

Identitas semacam agama dan kasta ekonomi cenderung dipinggirkan oleh sistem sosial lama, yakni kepala suku yang memiliki aset tanah. Desentralisasi menjadi pisau tajam bermata ganda, di satu sisi ilusi yang ditawarkan manusia di kawasan tersebut semakin dekat dengan pembangunan, dan ditandai dengan kemudahan akses transportasi, pendidikan, komunikasi, dan kesehatan.

 
Di sisi lain desentralisasi yang dimotori perluasan pasar amat anti demokrasi. Dalam setiap proyek desentralisasi dengan mudah kita temukan façade eksploitasi. Demokrasi padat modal sudah pasti dikendalikan oleh otoritarianisme pasar. Tak heran jika pejabat kepala daerah sering diboncengi makelar tambang/tanah. Di mana ada tambang, hampir bisa dipastikan di situ ada bandar, ada tikus, dan centeng.

 
Jangan heran jika izin tambang marak di NTT. Jika elitenya gemar menyumbang, dan penerima sumbangan/derma/perpuluhan/sedekah tidak pernah bertanya apakah ini bagian dari gratifikasi atau bukan, maka tidak usah heran jika para pemimpin pilar tutup mulut atau bicara eufemistik terkait hal prinsipil. Intinya ‘siapa yang dapat’ pasti diam dan dukung.

 

Siapa pun pemberi materi dianggap ‘orang baik’. Pemberi materi itu bisa perekrut ‘tenaga kerja’, politikus partai, hingga ‘pencari umat’, tidak terkecuali LSM. Legitimasi sebagai bahan komoditas dagang rantainya tidak pernah tunggal, misalnya hanya di tangan kepala daerah, tetapi menyebar merata sesuai naluri dagang dan konsep orang baik yang gemar memberi barang.

 
Dalam tataran miskin absolut, kita tidak lagi bicara soal aset (tanah), tapi tubuh yang dijual. Tak hanya para birokrat yang tidak punya visi terhadap kondisi kemiskinan absolut. Tapi dalam gerakan menolak otoritarianisme pasar pun setali tiga uang.  Jika yang ‘seolah’ paling kiri bicara soal retorika eco-facism, maka yang paling kanan bicara soal ‘pemberian’.

 

Keduanya menjauhkan manusia dari realitas. Para pegiat eco-facism tidak menghitung soal ‘involusi’ kemiskinan absolut yang telah mampir di kelopak mata. Perbudakan adalah komodifikasi yang paling ekstrem. Sebagai titik bertahan boleh saja, tetapi ketika perbudakan sudah tiba di depan mata, maka langkah terobosan sudah harus dikerjakan. Sekian alternatif sudah harus bisa dihasilkan, dan ini tidak mungkin hadir hanya dengan menghafal teks, sebab ‘kata baru’ itu belum ditemukan. (bersambung)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz