Kamis, 26 April 2018 | 23:38
FOTO HAL 8 METRO DISABILITAS copy

Dewan Percepat Perda Disabilitas

KOMISI IV DPRD Kota Kupang kian memantapkan rencana mendorong terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Kupang. Hasil kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kota Kupang ke DI Yogyakarta beberapa waktu lalu, semakin memantapkanrencana pembentukan Ranperda tersebut.

 
Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang Livingston Ratukadja kepada VN, di ruang kerja Komisi IV, Dewan Kota, Selasa (28/4).  Livingston mengatakan, dalam kunker ke Yogyakarta beberapa waktu lalu, Komisi IV mempelajari pelaksanaan Perda Penyandang Disabilitas dalam upaya menjawab UU Nomor 19 Tahun 2011 yang menjawab konvensi hak-hak penyandang disabilitas.

 
Dari pengamatan selama di sana, dapat dilihat bahwa penanganan terhadap para penyandang disabilitas sudah berjalan. Walau harus diakui bahwa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kaum disabilitas. “Masih ada sarana-sarana publik seperti bandara yang belum menyediakan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas,” katanya.

 
Menurutnya, setelah kunker tersebut, Komisi IV telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendorong mereka mempercepat usulan Ranperda Penyandang Disabilitas. Dinas sendiri sudah berinisiatif untuk itu. Namun, jika mereka lambat, maka Komisi IV akan mendorong agar Dewan yang menginisiasi usulan Ranperda inisiatif.

 
Perlunya Perda, kata dia, karena selama ini para penyandang disabilitas belum mendapatkan tempat, seperti dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, politik, hukum, sosial, dan budaya. “Soal hak atas pekerjaan misalnya, dalam konvensi sudah jelas mengatur bahwa semua perusahaan harus bisa buka ruang bagi kaum difabel dengan perbandingan satu berbanding 100,” katanya.

 
Anggota Komisi IV Dewan Kota Viktor Halengki Haning mengatakan, upaya mendorong pembentukan Perda Penyandang Disabilitas bukan baru sekarang dilakukan. Upaya itu sudah pernah diinisiasi sejak beberapa tahun lalu, namun kemudian draf Ranperdanya mandek di DPRD NTT.

 
Sebagai anggota Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Kupang, ia sangat mendukung jika saat ini Dewan Kota khususnya Komisi IV mendorong pemerintah untuk mengajukan Ranperda tersebut. Karena, kehadiran sebuah produk hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, akan mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para penyandang disabilitas.

 
“Harus diakui, bahwa perhatian selama ini masih sangat kurang. Alokasi anggarannya juga sangat terbatas,” katanya.  Dia menuturkan, potensi penyandang disabilitas di NTT sangat besar di bidang olahraga. Buktinya, saat event Peparnas, beberapa atlet yang menyandang status disabilitas merebut medali emas. “Potensi seperti ini yang harus didukung Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena, saya yakin bahwa di setiap daerah pasti memilii penyandang disabilitas,” ujarnya. (S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz