Jumat, 27 April 2018 | 08:34
64

Dewan Mengeluh belum Terima Gaji

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka mengeluh, karena belum menerima gaji setelah dilantik dan bertugas. Selain karena keterlambatan penetapan APBD, pihak Sekretariat DPRD belum memproses gaji 25 anggota Dewan Malaka.

 
Pantauan VN di DPRD setempat, Kamis (9/4), meski belum terima gaji, namun aktivitas para wakil rakyat di gedung Dewan berjalan normal. Dua ruang komisi yakni Komisi I dan Komisi III dipenuhi anggota komisi yang tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, dan menerima aspirasi masyarakat dan menggelar dengar pendapat dengan satuan kerja perangkat  daerah (SKPD) terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat yang mendatangi kantor Dewan selama sepekan.

 
Ketua Fraksi PKB Hendrikus Fahik Taek kepada VN usai pertemuan dengan Penjabat Bupati Malaka Herman Nai Ulu di ruang kerjanya, kemarin mengatakan, keluhan tersebut sudah dikomunikasikan dengan Penjabat Bupati. Pemerintah sudah menyanggupi untuk membayar gaji anggota Dewan dalam waktu dekat.

 
Menurutnya, Dewan mempertanyakan kinerja pihak Sekretariat DPRD yang tidak proaktif mengurus hak para anggota Dewan. “Kalau hak Dewan saja diabaikan, jangan sampai hak-hak rakyat di luar sana juga diabaikan,” kata Hendrikus.

 
Ketua Komisi III Vinsensius Apaulo Kehi Lau membenarkan koordinasi dengan pemerintah terkait hak dan tunjangan Dewan yang belum dibayar sampai saat ini. Sesuai penjelasan pemerintah, kata Vinsensius keterlambatan ini karena kinerja SKPD. “Banyak SKPD yang melawan baik Sekda maupun Penjabat Bupati. Sehingga, Dewan meminta agar perlu ada teguran keras supaya ke depan tidak terulang lagi,” katanya.

 
Vinsensius berharap hak dan tunjangan Dewan bisa dibayar agar bekerja dengan baik untuk melayani kepentingan masyarakat. “Jadi, kami minta ketegasan dari pemerintah untuk hak dan tunjangan. Itu yang tadi, kami koordinasikan dengan Pak Bupati,” ujar Vinsensius.

 
Penjabat Bupati Malaka Herman Nai Ulu ketika ditemui wartawan usai rapat koordinasi dengan para anggota Dewan di ruang kerjanya kemarin mengatakan, baru mengetahui informasi keterlambatan pembayaran gaji Dewan.

 
Menurut Herman, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Karena itu, SKPD harus punya kinerja baik untuk melayani kebutuhan baik internal instansi maupun kebutuhan di luar instansi. Terkait gaji Dewan, kata Herman sudah dipanggil pihak sekretariat Dewan dan pimpinan Dinas PPKAD dan staf untuk memproses gaji Dewan.  “Kemarin, kita langsung panggil. Dan staf PPKAD dan sekwan sanggupi untuk bayar dalam satu dua hari ke depan,” ujar Herman.

 
Informasi yang dihimpun VN, kemarin menyebutkan keterlambatan pembayaran gaji terjadi, karena mutasi salah seorang bendahara di Sub Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka. Namun, bendahara baru tidak bersedia menjalankan tugas, karena alasan kesehatan. (man/R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz