Kamis, 26 April 2018 | 23:38
7

Dewan Belajar dari Pemprov DKI Jakarta

DPRD Provinsi NTT mendapat banyak pengetahuan baru terkait mekanisme pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat dari Pemprov DKI Jakarta dalam Kunjungan Kerja komisi pekan kemarin. Salah satunya, program tersebut sangat selektif dalam mekanismenya diatur oleh koperasi.

 
Ketua Komisi IV DPRD NTT Alexander Ena, kepada VN, Senin (20/4) menjelaskan, ada beberapa hal menarik yang menjadi informasi bagi Komisi IV DPRD NTT dalam Kunker ke DKI Jakarta kali ini, yakni pengelolaan dana bergulir. Pemprov DKI Jakarta dalam implementasi program tersebut sangat selektif dalam mekanisme pemberian dan pengembaliannya.

 
Menurutnya, DKI Jakarta sebelumnya memiliki program dana hibah kepada masyarakat yang mengalami kegagalan dalam pengimplementasiannya. Sehingga program dalam bentuk dana hibah tersebut dialihkan menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan dalam bentuk dana bergulir yang ada hingga saat ini. Yang menarik dari program tersebut mekanisme pelaksanaan dan perguliran dana.

 
Pemerintah setempat membentuk unit pengelola dana bergulir tersebut berada di bawah Dinas Koperasi. Dengan tugas melaksanakan program pemberdayaan melalui dana bergulir yang ada.

 

Dari APBD, dana tersebut dicairkan kepada unit pengelola yang telah dibentuk, kemudian unit pengelola menyalurkan dana yang ada ke badan pengelola tingkat kelurahan yang dibentuk dalam suatu badan yakni Koperasi Jasa Keuangan (KJK). KJK berada di bawah unit pengelola dana bergulir tersebut.

 
Jika dibandingkan dengan Program DeMAM, jelas dia, perbedaanya adalah Dana DeMAM merupakan dana hibah sedangkan di DKI berupa dana bergulir yang akan dikembalikan ke Pemprov.

 

Sementara DeMAM merupakan dana hibah yang bergulir di desa. Kelemahan Program DeMAM yakni pada pelaksanaan, dan pengelolaan dilaksanakan Bappeda sehingga monitoring dan evaluasinya lemah.  (yan/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz