Minggu, 22 April 2018 | 18:29
FOTO HAL 02 POLHUM HS DEMOS 140415 copy

Demos Tunjuk Bukti BPN Terlibat

TERDAKWA kasus korupsi pembelian tanah di Manulai 2 Demos Rame Hawu membantah pernyataan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Tomas More bahwa Pemkot Kupang tidak melibatkan BPN Kota Kupang dalam proses pembelian tanah dengan anggaran Rp 2,160 miliar tersebut.

 
Demos yang ditemui VN, Senin (13/4) menunjukkan bukti-bukti dokumen keterlibatan BPN Kota Kupang mulai awal negosiasi pembelian tanah sampai pembayarannya. Dalam SK Wali Kota Kupang Nomor 99/KEP/HK/2007 tentang Susunan Tim Penilai Harga, BPN Kota Kupang menjadi anggota panitia.

 
Selain itu, dalam SK Wali Kota Kupang Nomor 100/KEP/HK/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kota Kupang, BPN menjadi anggota panitia dengan jabatan sebagai sekretaris merangkap anggota.

 
Tidak hanya sampai di situ, dalam daftar hadir kegiatan peninjauan lokasi tanggal 5 Desember 2007 dan pembayaran “Oko Mama” kepada pemilik tanah Thomas Penun Limau pada tanggal 14 Desember 2007, tiga pegawai BPN Kota Kupang hadir. Mereka adalah Hendrikus Rema, Christian Rupu, dan Hans Suki.

 
Dalam pertemuan tanggal 14 Desember 2007 tersebut Hendrikus Rema yang menggambar sket tanah dengan luas 40 hektare, dan membuat konsep surat pelepasan hak tanah dengan Nomor 282/CA/XII/2007 dan ditandatangani oleh pemilik tanah.

 
Dengan bukti-bukti tersebut, Demos berharap BPN jangan membuang kesalahan terkait luas tanah kepada Pemkot Kupang. Karena yang menyatakan luas tanah 40 hektare adalah Hendrikus Rema yang adalah pegawai BPN sendiri.

 
“Jangan buang kesalahan ke kami. Itu hari BPN kota Kupang yang bilang luas tanah 40 hektare. Kemudian setelah pembayaran “Oko Mama” BPN mulai menghindar karena sudah tahu kalau luas tanah hanya 17,7 hektare,” jelas Demos.

 
Sebelumnya, di depan persidangan Tomas More mengatakan bahwa BPK Kota Kupang tidak dilibatkan dalam proses pembelian tanah yang akhirnya bermasalah tersebut. (mg-03/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz