Sabtu, 21 April 2018 | 19:32
OPINI RABU 82052014

DeMAM dan Pragmatisme Kekuasaan

PROGRAM Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) yang digagas Gubernur NTT Frans Lebu Raya menuai reaksi kontra dari banyak pihak. Pada saat banyak pihak mempertanyakan dan bahkan menggugat program tersebut, semestinya Gubernur sigap memberikan tanggapan.

 

Tapi, de facto, reaksi terhadap penilaian publik terkesan lamban dan seakan tak bertaring. Apa penilaian publik, bagaimana strategi elite pemerintah mempertahankan Program DeMAM, dan apa konsekuensinya?
Publik Menilai Program DeMAM adalah sebuah kebijakan politis. Karena bernuansa politis, maka ia dengan sendirinya berpihak pada kepentingan kekuasaan elite pemerintah provinsi. Ia meski secara kasat mata dipropaganda demi kepentingan publik, sejatinya membungkus rapi orientasi politik rezim kekuasaan.

 

Kepentingan melanggengkan status quo yang sedang berkuasa adalah bagian dari kebijakan politis tersebut. Ia lupa pada substansi kebijakan publik yang merujuk pada rakyat kecil di tingkat desa.

 
Bagaimana tidak? Desa yang mendapat ‘kue pembangunan’ DeMAM disinyalir adalah desa yang telah lolos verifikasi politis rezim. Hal ini berarti bahwa desa yang menjadi sasaran program adalah desa yang secara historis-faktual telah mendukung proses pemenangan paket Lebu Raya-Litelnoni dalam Pilgub kali lalu.

 

Sebaliknya, daerah-daerah yang kurang menguntungkan secara politis dalam perhelatan Pilgub, enggan mendapat dana DeMAM, atau dalam bahasa lain dikatakan dianaktirikan dalam politik pembangunan.

 
Imajinasi yang hinggap dalam alam pikir rezim kekuasaan di tingkat provinsi adalah politik balas-budi. Balas budi mirip dengan politik patronase-klientelisme; antara tuan dan budak. Tuan sebagai pemberi, dan budak sebagai penerima pasif. Kuasa paling besar ada pada sang patron.

 

Sejauh memberikan suara dukungan, tentu akan mendapat balas jasa melalui politik anggaran. Dalam langgam pemikiran seperti ini, masa depan desa sebagai basis pembangunan nasional terbelah ke dalam friksi-friksi. Desa yang hidup dan bertahan adalah desa yang memiliki kedekatan emosional dengan pusat kekuasaan. Sedangkan desa yang jauh dari ikatan emosional dengan otoritas kekuasaan akan dipinggirkan dalam politik pembangunan.
Strategi Bertahan Walau mendapat kritik tajam dari banyak pihak, Gubernur NTT tetap komit dengan kebijakannya. Ibarat anjing menggonggong, kafila tetap berlalu. Atau, seberapa kuat goncangan, badai akan berlalu pula. Barangkali inilah pengandaian yang bisa disandingkan pada Pemerintah Propinsi NTT kali ini.

 
Strategi yang dibangun adalah berkongsi dengan elite legislatif. Dukungan legislatif sangat diperlukan. Menggaet elite legislatif agar terkesan populis adalah strategi Pemprov dalam panggung politik. Tak heran, pertemuan tertutup dan dadakan antara elite tingkat provinsi: eksekutif dan legislatif akhirnya dibuat.

 

Publik tidak tahu apa yang dibahas dalam ruang tertutup antara dua pihak tersebut. Barangkali ada ekses-ekses. Tak lama berselang, keputusan akhir diambil yakni mendukung kebijakan pemerintah.

 
Sungguh di luar dugaan. Harapan publik agar legislatif sebagai representasi rakyat membela kepentingan publik berdasarkan konstitusi, justeru dipelintir. Peran lembaga legislatif dalam mengontrol, mengawasi pemerintah menjadi tumpul di dalam ruang pertemuan tertutup itu.

 

Artikulasi kepentingan rakyat yang ia wakili kini sekadar basa-basi murahan. Fenomena ini, sadar atau tidak, turut meminggirkan ruang demokrasi menjadi ruang elite untuk berkongsi. Sikap kontra warga seolah-olah dijawab secara memuaskan di dalam ruang pertemuan tertutup.

 
Sebetulnya yang paling ideal dilakukan Gubernur adalah menyampaikan hasil kajian akademik terhadap kebijakan DeMAM. Hasil kajian tersebut harus pula mendapat tanggapan dan kritik-kritik dari publik. Baru sesudah itu, ia boleh meneruskan atau menghentikan program DeMAM. Jika program itu dilanjutkan, patut memperhatikan sejumlah catatan demi perubahan yang lebih baik. Itulah yang publik harapkan.
Pragmatisme Kekuasaan Pemaksaan untuk tetap melanjutkan Program DeMAM secara sepihak kini melahirkan sejumlah persoalan. Salah satu soal sebagaimana dilansir harian ini terjadi di Kabupaten Manggarai Barat (VN, 11/4/2015). Pelaksanaan Program DeMAM di tempat ini mencurigakan, dan bahkan melahirkan perkongsian baru.

 

Berdasarkan edaran Provinsi NTT, tiap desa mendapat Rp 250 juta per tahun. Tapi, alokasi anggaran yang diterima di salah satu desa di Manggarai Barat hanya Rp 90 juta. Lebih jauh, pembentukan kelompok di tingkat desa bersifat dadakan dan melibatkan orang-orang di seputar lingkaran kekuasaan kepala desa. Ini adalah satu potret yang sempat direkam media dari sekian banyak persoalan serupa yang masih tersembunyi.

 
Soal kedua yang muncul adalah DeMAM turut menciptakan fragmentasi desa. Desa terbelah secara politik. Eksperimentasi kekuasaan oleh Pemprov terkesan keliru, bahkan merusak tatanan desa dalam kehidupan berdemokrasi. Politik anggaran yang disinyalir sebagai politik balas jasa pada akhirnya menghempaskan rakyat desa ke dalam keterpecahan.

 
Realitas politik di atas menyingkap tabir betapa pragmatisme kekuasaan masih menguasai ruang demokrasi di bumi Flobamora. Pragmatisme kekuasaan adalah sebuah bentuk kekuasaan yang beroperasi pada kepentingan sesaat yang pragmatis. Pragmatisme kekuasaan Pemprov adalah menganaktirikan desa-desa yang bukan menjadi basis dukungan dalam pilkada. Bahkan, secara ekstrem menerapkan politik kolonial devide et impera. Memecah-belah desa, lalu menguasainya secara politis.

 
Untuk terbebas dari kerangkeng tersebut, belajar pada konsepsi Feith adalah sebuah pilihan alternatif. Herbert Feith, Indonesianis asal Australia, sudah jauh hari mengingatkan masa depan demokrasi kita. Baginya, masa depan demokrasi di Indonesia ditentukan oleh sejauhmana para elite menjembatani konflik kepentingan di antara mereka.

 

Kepentingan picik nan sempit di kalangan elite patut ditanggalkan, sambil memproduksi kebiasaan merancang program-program yang bukan saja pro tetapi terlebih melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Selagi kongkalikong di ruang abu-abu masih terjadi, selama itu pula prospek demokrasi kita buram. Karena itu, elite eksekutif dan legislatif patut mereformasi diri secara radikal agar tidak menciptakan dan melaksanakan kebijakan publik sekadar pragmatisme murahan.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz