Jumat, 27 April 2018 | 08:46
06

DeMAM Berpotensi Diproses Hukum

Lamban dan minimnya tindak lanjut Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT atas rekomendasi hasil audit Program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) disikapi serius oleh BPK RI Perwakilan
NTT. BPK menyatakan akan membawa hasil audit mengenai penyimpangan pelaksanaan Program DeMAM yang sudah menghabiskan Rp 417 miliar (2011-2015) ke ranah hukum, jika sampai 150 hari sejak LHP BPK diserahkan, Pemprov belum juga menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam LHP.

 
LHP BPK terkait pelaksanaan Program DeMAM diserahkan BPK ke Pemprov pada 19 Januari lalu. Sampai Selasa (7/4), sudah 79 hari, sehingga sisa 71 hari bagi Pemprov untuk menindaklanjuti LHP tersebut. Demikian penegasan Kepala Perwakilan BPK NTT Khabib Zainuri dalam Media Gathering di kantor BPK NTT, Jalan WJ Lalamentik, Kupang, Selasa (7/3).

 

Dalam acara itu, Khabib didampingi Kasub Auditoriat NTT 1 Ilsendi Hatuaon, dan Kepala Sekretariat Teguh Priyantono. Dia menegaskan bahwa keseriusan BPK bertujuan agar Program DeMAM dapat diperbaiki ke depannya. Dia juga mengeluhkan banyaknya LHP BPK yang sudah dikeluarkan namun tidak serius ditindaklanjuti oleh intansi pemerintah.

 

Secara keseluruhan, sampai 2014, persentase realisasi tindak lanjut LHP BPK yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara hanya 51,67 persen. Karena itu, katanya, BPK akan
lebih tegas menerapkan UU tentang BPK, yakni jika sampai 150 hari tidak ditindaklanjuti, maka akan dibawa ke ranah hukum.

 
Ilsendi Hatuaon menambahkan, BPK memahami kesulitan instansi pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi LHP dalam waktu 60 hari. Namun, pimpinan instansi pemerintah diberikan waktu seluas-luasnya untuk mengkonsultasikan kesulitan yang dihadapi ke BPK, indikasi adanya itikad baik untuk menyikapi LHP. “Kalau ada keberatan atau penolakan, seharusnya sudah disampaikan,” katanya.

 
Sesuai LHP, untuk Program DeMAM sejak 2011-2014, sampai November 2014, baru Rp 101 miliar lebih (27,18 persen) dari Rp 369 miliar yang dipertanggungjawabkan. Sisanya Rp 268,7 miliar lebih (72,82 persen) belum ada pertanggungjawaban. Pihak BPK sudah mengirim surat ke Pemprov NTT agar menindaklanjuti rekomendasi LHP sampai batas waktu 150 hari.

 

BPK Harus Serius Koordinator Bengkel APPEK Vincent Bureni mengapresiasi sikap tegas BPK yang akan membawa hasil audit DeMAM ke ranah hukum. Dia meminta Kepala BPK NTT serius dengan pernyataannya. “Kalau memangBPK berniat membawa ke ranah hukum ya kita dorong itu,” tegasnya.

 
Pengamat kebijakan publik Undana Laurens Syairani mengatakan, jika hasil audit dana DeMAM terbukti ada kerugian negara, maka langkah BPK membawa ke ranah hukum itu sudah tepat. Namun, jika hasil audit hanya masalah dinamika kebijakan dan implementasi, maka tidak mesti dipidanakan. “Terlepas dari itu BPK harus seriusdan berkomitmen menuntaskan persoalan yang terjadi sesuai tugasnya,” jelasnya. (mg-03/yan/D-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz