Kamis, 26 April 2018 | 23:38
Untitled-2 copy

Data Kemiskinan Harus Valid dan Akurat

ANGKA kemiskinan di wilayah Republik Indonesia dari waktu ke waktu harus segera dituntaskan, sehingga komitmen pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu bisa terselesaikan dengan baik dan tertata dengan rapi.

 

Komitmen Pemerintah Pusat itu dijabarkan sampai ke daerah-daerah dengan membuat implementasi di lapangan, yakni mendata masyarakat secara lebih detail dan akurat.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Tim Penanggulangan Kemiskinan, yang berlangsung di aula Bappeda Belu, Rabu (22/4).

 
Rapat tersebut dipimpin Penjabat Bupati Belu Wilhelmus Foni didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Marselinus Mau Meta, dan Kepala Bappeda Belu Falentinus Parera. Hadir pada kesempatan itu para pimpinan SKPD terkait dan para camat se-Kabupaten Belu.

 
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu Arnoldus Bria Seo memaparkan, selama ini pihaknya melalui Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) sudah turun langsung ke lapangan dan membuat pendataan terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menjadi fokus penilaian yang tersebar di 12 kecamatan.

 
“Dari 11.009 Rumah Tangga Sasaran yang tersebar di 12 kecamatan ini, hampir seluruhnya sudah terdata tapi masih belum akurat karena ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Akan tetapi kami akan tetap berusaha untuk menyasar semuanya,” katanya.

 
Menurutnya, kendala yang dihadapi antara lain, ketika hendak didata yang bersangkutan tidak sedang berada di tempat atau lokasi, keterbatasan fasilitas untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil, serta kurangnya identitas peserta berupa e-KTP maupun Kartu Keluarga.

 
Kepala Bappeda Kabupaten Belu Valentinus Parera kepada wartawan mengatakan komitmen untuk menuntaskan masalah kemiskinan harus menjadi tugas dan tanggung seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ini, baik pemerintah maupun non pemerintah. “Pada intinya kita menginginkan agar masyarakat harus keluar dari jeratan kemiskinan, dan keinginan itu harus menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat,” singkatnya.

 
Ditanya mengenai komitmen tersebut, Valens Parera mengatakan selama ini bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, tetap diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

 
Penjabat Bupati Belu Wilhelmus Foni mengungkapkan, untuk mengurai benang kusut kemiskinan maka data di lapangan itu harus benar-benar valid dan akurat. Data yang diperoleh di lapangan oleh tenaga pendamping yang mendata, akan dipergunakan mulai dari daerah hingga Pusat. “Kita tidak mau, data kemiskinan itu simpang siur, sehingga dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan harus benar-benar terfokus dan terorganisir,” katanya. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz