Kamis, 26 April 2018 | 23:27
9

Bupati TTU Bagi-bagi Mobil

TERNYATA bukan hanya Kajari Kefamenanu yang mendapat bantuan mobil dari Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Fernandez. Semua unsur Fokopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), yakni Kapolres, Dandim 1618/TTU, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, juga kebagian mobil bantuan dari Bupati setempat.

 
Aksi bagi-bagi mobil ini ternyata pula mendapat persetujuan dari DPRD TTU. Meski ada suara penolakan, namun mayoritas wakil rakyat TTU menyetujuinya. Alhasil, mobil jenis Hilux double gardan itu pun sudah dibagi-bagikan ke instansi vertikal di TTU, awal tahun ini.

 
“Sejak diusulkan, Fraksi Nas-Dem tegas menolak karena bukan kebutuhan urgen. Banyak persoalan rakyat yang perlu mendapat perhatian,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD TTU Polce Naibesi kepada VN, Selasa (14/4) malam. Di mata NasDem, kata dia, usulan pengadaan mobil untuk Forkopimda itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasalnya, lembaga/instansi vertikal sudah memiliki anggaran khusus untuk membiayai operasional kantornya. “Kenapa pemerintah harus ngotot prioritaskan beli mobil bagi Forkopimda? Ini bisa masuk gratifikasi yang dapat membahayakan eksistensi instansi vertikal,” tegasnya.

 
Dia mengisahkan bahwa Pemkab TTU sangat ngotot memperjuangkan usulan anggaran untuk pengadaan sejumlah mobil untuk Forkopimda. “Di Komisi A kita sudah coret. Anehnya usulan ini dibawa lagi ke Banggar dan mayoritas menyetujui,” paparnya.

 

Sebaiknya Dikembalikan Pengacara praktik Philipus Fernandez dan Duin Palungkun meminta Kajari Kefamenanu Kahono sebaiknya mengembalikan bantuan mobil dari Bupati jika merasa
terganggu dengan pengusutan kasus-kasus korupsi di lingkup Setda TTU. Apalagi, bantuan itu diberikan pada saat tidak tepat serta dapat menimbulkan dugaan gratifikasi.

 
Philipus mengatakan, jika Kejari memperlambat proses kasus DAK, maka masyarakat bisa berkesimpulan bahwa pemberian mobil itu sudah termasuk dalam upaya grativikasi. Tetapi, jika tidak, maka Kejari harus buktikan konsistensi dalam menuntaskan kasus tersebut. Sementara itu menurut Duin, untuk mengetahui apakah pemberian mobil itu termasuk gratifikasi atau bukan, maka
perlu ditelusuri dasar hukum dari pemberian mobil tersebut.

 
“Apakah anggaran untuk beli mobil itu disetujui oleh DPRD atau tidak? Kalau itu sudah jelas baru kita bisa katakan itu termasuk dalam gratifikasi atau bukan,” katanya. Kasi Pidsus Kejari Kefamenanu Franky M Radja menepis anggapan bahwa penyidikan kasus DAK melempem akibat pemberian mobil dari Bupati TTU.

 

Penyidikan kasus itu belum bisa diselesaikan karena masih menunggu surat balasan dari BPK terkait permintaan jaksa kepada BPK menghitung kerugian negara. Dia menambahkan, jaksa sudah
menetapkan 14 tersangka yang displit dalam delapan BAP. Dia kembali menegaskan bahwa penyidikan kasus DAK tidak terpengaruh sama sekali terkait pemberian mobil tersebut. (mg-03/D-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz