Jumat, 27 April 2018 | 08:47
1

Bupati Sunur Laporkan Ketua DPRD Lembata

BUPATI Lembata Eliaser Yentji Sunur melaporkan Ketua DPRD Lembata Ferdinandus Koda ke Polda NTT atas tuduhan penghinaan. Ketua DPRD dilaporkan setelah mengatakan “bupati kurang ajar” di hadapan para pedagang dan Polisi Pamong Praja di Taman Kota Swaolsa Tite, Lewoleba tanggal 14 April lalu.

 
Disaksikan VN, Selasa (21/4) Bupati Sunur membuat laporan pengaduan tersebut di SPKT Polda NTT didampingi penasehat hukumnya Nikolaus Kelomi. Hadir juga, Kepala Siaga SPKT II Stefanus Baba, sedangkan Bupati Sunur diambil keterangannya oleh Bayanmas Brigpol Fransiskus Xavier Pale.

 
Bupati Sunur mengungkapkan, perisitiwa penghinaan itu bermula pada tanggal 14 April tersebut, ketika beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja sedang mengamankan para pedagang dan penjual yang sedang berjualan di Taman Kota Swaolsa Tite, Lewoleba. Para penjual dan pedagang itu diperintahkan untuk kembali ke Pasar Pada, dan melakukan aktivitas jual beli di sana.

 
Ferdinandus Koda yang pada waktu itu juga hadir dalam kegiatan tersebut, marah-marah melihat aksi dari anggota Satpol PP tersebut. Ketika diketahui Ferdinandus bahwa yang menyuruh Satpol PP untuk mengamankan para penjual, dan pedangang itu adalah Bupati Sunur, tanpa ragu-ragu Ferdinandus lantas mengatakan, “bupati kurang ajar!”.

 
Ucapan Ketua DPRD itu direkam dengan baik oleh beberapa saksi yang hadir seperti Petrus K Payung, Adam Geroda, dan seorang wartawan harian lokal, Flores Pos Maxi Gantung yang kemudian memberitakannya dalam tulisan di surat kabar harian tersebut.

 
Ketika ditanya wartawan mengapa tidak membuat laporan di Polres Lembata. Bupati Sunur menyatakan bahwa dirinya mengharapkan adanya perhatian serius dari aparat kepolisian agar memproses kasus itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

 
Sementara itu, penasehat hukum Bupati Sunur, Nikolaus Kelomi mengungkapkan, selain karena merasa dihina, secara hukum, Ferdinandus dianggap telah melanggar peraturan daerah yang disetujui bersama yakni akan dilakukan penertiban para penjual tersebut demi menjaga tata kota yang lebih baik di Kota Lewoleba. “Ketua DPRD telah melanggar Perda Lembata sendiri, padahal itu sudah disetujui bersama,” kata Nikolaus. (mg-03/R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz