Senin, 23 April 2018 | 19:44
BPKP Terkesan Lamban Hitung Kerugian Negara
BPKP Terkesan Lamban Hitung Kerugian Negara

BPKP Terkesan Lamban Hitung Kerugian Negara

Kejari Bajawa sudah meminta perhitungannya dari tahun 2015, namun hingga memasuki kwartal pertama 2016 hasilnya belum ada.

 

BANYAK kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bajawa, Kabupaten Ngada, terkendala hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT.

BPKP Perwakilan NTT dinilai lambat dalam menghitung kerugian negara kasus-kasus korupsi yang sementara ditangani Kejari Bajawa. Akibatnya, hingga kini sejumlah kasus tertunda penyelesaiannya, termasuk kasus dugaan korupsi pembebasan tanah Malasera dan pembangunan gedung kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo.

“Hingga saat ini, penyidik Kejari Bajawa belum mendapatkan hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTT untuk kedua kasus itu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bajawa Raharjo Budi Istantho, kepada wartawan di kantor Kejati NTT, Jumat (1/4).
Ia menjelaskan, penyidik telah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, dan kini tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP. Namun, karena hingga kini BPKP belum menyampaikan hasil penghitungan kerugian negara, sehingga kasus tersebut tersendat, bahkan kasusnya dihentikan sementara.

“Yang disesalkan, permintaan perhitungan kerugian negara telah disampaikan ke BPKP NTT sejak tahun 2015 lalu. Namun, hingga tahun 2016 ini, hasil perhitungan kerugian negara belum juga ada,” katanya.

Menurutnya, pihaknya tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus itu dari BPKP NTT. Dengan kondisi seperti ini dapat dinilai bahwa BPKP NTT telah menghambat proses hukum kasus dugaan korupsi yang sementara disidik Kejari Bajawa. “Kami sudah minta perhitungannya dari tahun 2015. Tapi, hingga tahun 2016 hasilnya juga belum ada. Apakah benar BPKP telah melakukan perhitungan kerugian negara ataukah belum dilakukan sama sekali,” kata Raharjo.

15 Tersangka

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Bajawa Herphin Hadat yang dikonfirmasi enggan berkomentar karena dirinya baru menempati jabatan Kasi Pidsus pada Desember lalu, sehingga masih mempelajari semua berkas kasus yang sudah ditangani sebelumnya.

Namun, kata Herphin, dari dua kasus kasus dugaan korupsi pembebasan tanah Malasera dan pembangunan gedung kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, Kejari Bajawa telah menetapkan 15 tersangka, yang terdiri dari tujuh tersangka kasus dugaan tanah Malasera dan delapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Bappeda.

Untuk diketahui, Kajari Bajawa Raharjo Budi Istantho sebelumnya menjelaskan, dalam kasus tanah Malasera, penyidik telah menetapkan mantan Bupati Nagekeo Yohanes Samping Aoh, Sekda Yulius Lawotan, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Tata Kota Frans Kogha (alm), mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nagekeo Petrus Wake bersama stafnya Moniq Sakuera, mantan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Tata Kota Ahmad Rangga, dan Direktur Utama PT Prima Indo Mega (PIM).

Sedangkan, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Bappeda, telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PP), rekanan, konsultan pengawas, dan lima orang panitia PHO sebagai tersangka. (bro/R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

Sort by:   newest | oldest | most voted
yoseph taulo
yoseph taulo
1 year 6 months ago

yang saya tahu apakah Kejari sudah memberikan data lengkap untuk dihitung, apakah wartawan juga tahu permasalahan ? banyak wartawan asal tulis nggak tau permasalahan sehingga jadi bias

wpDiscuz