Jumat, 20 April 2018 | 17:05
25

BPK Sikapi Bansos-DeMAM

NTT bak telur di ujung tanduk. Nyawanya nyaris pupus kala beban kotoran birokrasi dan politik menumpuk. Ia terbelakang secara pembangunan, namun terdepan secara masalah. KKN, kasus Dana Bansos, DeMAM dan kasus-kasus lainnya kian kencang. Pemerintah bekerja setengah hati hingga NTT berkembang setengah mati.

 
Dana Bansos sebesar Rp 87 Miliar hilang tanpa jejak. Sementara DeMAM (2011-2014) sejumlah Rp 268,7 Miliar tanpa pertanggungjawaban. Celakanya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum juga dipertanggungjawaban Pemprov yang diberi waktu 150 hari untuk memberi tanggapan. Alarm BPK telah berbunyi; bila sajatidak menanggapi maka Pemprov akan dibawa ke ranah hukum.

 
Kiranya ini alarm serius, bukan gertakan setengah hati. Mengapa? Kasus Dana Bansos saja yang jauh sebelum DeMAM telah mengeluarkan LHP BPK belum juga ditanggapi Pemprov. Ada apa dengan BPK dan Pemprov? Adakah main mata di antara keduanya? Semoga BPK tidak sedang melakukan gertakan sambal. Ratusan miliar uang negara hilang cuma-cuma di provinsi yang katanya termiskin.

 

Tanpa rasa bersalah dan tanpa rasa malu, apalagi bertanggung jawab. Contoh buruk yang tak layak diikuti generasi masa depan. Buah dari sistem yang lebih banyak berpura-pura ketimbang bekerja serius bagi kesejahteraan rakyat. Rakyat malah diperdaya lewat program-program tanpa kompas yang jelas.

 
Program bagus di atas kertas namun jatuh ambruk di lapangan. Kucuran dana negara lancar menyambut program bagus tersebut. Sayangnya, pertanggungjawaban mandek dan pengawasan tidak jelas. Uang negara pun menguap dan bisa juga berbelok arah ke pundi-pundi pribadi atau kelompok. Karenanya, fokus audit BPK harus di sana.

 
Baik Bansos maupun DeMAM bermasalah berat. BPK pun harus sepenuh hati menyeret Pemprov bila tak kunjung memberi pertanggungjawaban. Segera bereskan pertanggungjawaban program-program yang terbukti jatuh jadi program bodong. Bodong kala tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat.

 
Mari kita mendorong agar BPK sungguh-sungguh bekerja serius, tanpa kompromi, tanpa kolusi dan siap memperkarakan Pemprov bila terbukti bersalah. NTT hanya bisa maju bila kita bekerja serius, penuh tanggung jawab dan berniat tulus.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz