Sabtu, 21 April 2018 | 19:25

Bappeda bakal Ditertibkan

PROGRAM DeMAM (Desa Mandiri Anggur Merah) menjadi salah satu agenda utama kajian Tim Pakar yang dibentuk DPRD NTT. Salah satu fokus yang disoroti adalah penertiban keterlibatan
Bappeda NTT yang melampaui batas kewenangan. Sebagai badan perencana, Bappeda justru turun langsung menangani pelaksanaan DeMAM.

 
Demikian disampaikan salah satu anggota Tim Pakar Dr John Tuba Helan kepada VN, Kamis (9/4) malam. Dia ditanya fokus kajian soal De- MAM dan rekomendasi yang akan diberikan Tim Pakar kepada DPRD. Sejauh ini, kata dia, Tim Pakar belum bertemu langsung dengan semua anggota Dewan untuk membahas persoalan-persoalan yang telah diagendakan.

 

John mengaku bersama dengan John Kotan, Ahmad Atang, dan Mikael Thomas Susu menjadi Tim Pakar untuk Komisi I dengan tugas di bidang politik, hukum, dan administrasi pemerintahan.
Secara khusus, tim ini akan membahas persoalan yang muncul dalam programprogram Pemprov, termasuk DeMAM.

 
“Untuk DeMAM kami akan serius dan secara khusus fokus pada kinerja Bappeda yang selama ini dinilai melampaui tupoksinya. Kelak bukan hanya Bappeda yang disoroti tetapi juga semua SKPD lain yang terlibat dalam berbagai program pemerintah,” katanya. Anggota Tim Pakar lainnya, Pdt Dr Mery Kolimon enggan berkomentar karena belum ada pertemuan bersama Tim Pakar.

 
Pengamat kebijakan publik dari Undana Lasarus Jehamat mengatakan, kerja Tim Pakar bukan melakukan evaluasi De- MAM tetapi kajian akademik untuk menjadi landasan bagi sikap Dewan. “Agar sikap atau keputusan Dewan punya dasar akademik yang jelas. Tapi kalau hanya setahun kerja, itu hanya buang-buang anggaran saja,” katanya.

 
Namun, dia mengritik cara Dewan merekrut dan membentuk Tim Pakar. “Diam-diam sudah ada. Aneh dan jauh dari aspek transparansi dan meritokrasi administrasi modern. Dewan layak disalahkan,” katanya. Kritikan senada juga disampaikan Ketua PMKRI Cabang Kupang Juventus Kago. “Tim Pakar itu hanya formalitas saja, dan habiskan anggaran saja.

 

Sudah jelas DeMAM itu gagal, kenapa habiskan duit lagi untuk bentuk Tim Pakar, yang pada akhirnya juga tidak bisa menghentikan program gagal itu,” katanya. Honor Tiga Juta Sekretaris DPRD NTT Tobias Ngongo Bulu mengungkapkan, tiap anggota Tim Pakar mendapar honor Rp 3 juta per item kegiatan.

 

Kegiatan Tim Pakar disesuaikan dengan kebutuhan alat kelengkapan Dewan. “Tim pakar bekerja dan dibayar per item kegiatan yang dilaksanakan,” katanya. Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menjelaskan, Tim Pakar berperan mengkaji berbagai masalah yang dibahas di Dewan. Misalnya, kajian terhadap Program DeMAM.

 
Ia menjelaskan, masa kerja Tim Pakar berdasarkan SK yakni selama setahun. Tim pakar yang dibentuk tersebut bekerja lintas komisi berdasarkan kebutuhan alat kelengkapan Dewan. Wakil Ketua Komisi V Kasimirus Kolo mengatakan, Komisi V masih tetap mengusulkan lagi tiga nama untuk masuk dalam Tim Pakar karena disesuaikan dengan kebutuhan komisi. “Kami terima Tim
Pakar yang ada tetapi kami akan usulkan lagi sekitar tiga nama sesuai kebutuhan kami di komisi,” katanya. (mg-03/yan/D-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz