Jumat, 27 April 2018 | 08:57
3

Banyak SKPD Kerja tanpa Evaluasi

KELUHAN masyarakat NTT terkait minimnya pelayanan kepada masyarakat benar adanya. Hal ini terbukti dari banyaknya SKPD yang kerja tanpa evaluasi budaya kerja, salah satunya adalah RSUD Johannes Kupang. Hal ini terbukti dari data yang dibeberkan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Budaya Kerja bagi Aparatur di Lingkup SKPD Provinsi NTT di Hotel Pelangi Kupang, Rabu (15/4).

 
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Siprianus K Kelen saat memaparkan hasil evaluasi budaya kerja SKPD tahun 2014 dalam kegiatan tersebut mengemukakan, banyak AKPD yang tidak melakukan evaluasi.

 

Terbukti hingga kegiatan itu dilaksanakan Bappeda, Badan penanaman Modal, Biro pemerintahan, biro administrasi pembangunan, Biro Ekonomi, Biro Humas, Dinas P dan K, dinas PPO, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Dinas Nakertrans, Dispenda, Biro administrasi dan pembangunan, Dinas Sosial, Distambun, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Inspektorat, BLHD, Badan penelitian dan pengembangan daerah, KPHL mutis Ti mau, BPBD, Dinas Perhubungan, Disperindag, Badan Aset Daerah, RSUD Johannes Kupang belum melakukan evaluasi.

 
“Yah kalau tidak ada evaluasi berarti mereka tidak bekerja. Jangan heran kalau masyarakat bilang PNS makan gaji buta. Padahal, tim yang melakukan evaluasi di setiap SKPD sudah dibentuk sejak tahun 2007 lalu,” ujarnya.

 
Untuk itu, dia berharap, dengan adanya kegiatan Bimtek itu, tim yang sudah dibentuk mulai aktif bekerja untuk mengevaluasi budaya kerjanya demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan membawa NTT kepada perubahan.

 
Wasito, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi pada kesempatan itu mendorong setiap SKPD untuk saling mengoreksi dan memberikan pendapat dalam melakukan evaluasi.  Untuk diketahui kegiatan Bimtek budaya kerja ini baru pertama kali dilakukan di NTT untuk mendorong kinerja SKPD untuk menerapkan budaya kerja di NTT.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu dibuka oleh Asisten III Setda Provinsi NTT Alexander Sena.

 
Dalam sambutannya Alexander mengatakan, repormasi bikoraksi bertujuan menyukseskan program pemerintah dan menjadi pemerintah yang profesional, berinterigtas, berkinerja tinggi, bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang nilai teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara.

 
Karena itu, budaya kerja perlu diterapkan di lingkup organisasi dalam upaya membangun sumber daya manusia. “Semua orang harus sadar bahwa mereka berada dalam lingkungan yang transparan. Oleh karena itu reformasi birokrasi berupaya mengubah budaya kerja saat ini. Faktor penting pendukung keberhasilan pembangunan budaya kerja adalah adanya keteladanan dari pimpinan. Para pimpinan harus menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan bekerja,” pungkasnya. (cal/C-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz