Sabtu, 21 April 2018 | 19:37
26

Baleg Dukung Perda Disabilitas

NIAT Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Kupang mendorong pembuatan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas disambut baik Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Kupang. Baleg meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas Sosial dapat memprakarsai keinginan PPDI tersebut. Demikian dikatakan Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Kupang Jainudin Lonek kepada VN, Minggu (5/4).

 
Dia mengatakan, niat baik para penyandang disabilitas di Kota Kupang untuk mendorong lahirnya sebuah produk hukum yang secara khusus mengatur dan mengakomodir keberadaan mereka merupakan terobosan yang baik. Memang diakuinya, semangat melahirkan Perda tentang Penyandang Disabilitas memang bukan baru sekarang. Beberapa tahun lalu memang sudah ada upaya ke arah itu, namun akhirnya belum dapat dibahas dan ditetapkan DPRD NTT.

 
Karena itu, jika saat ini PPDI Kota Kupang kembali menyuarakan agar dibuat Perda di Kota Kupang, ia sangat mendukungnya. Diharapkan, semangat itu terus dikomunikasikan dengan Dinas Sosial, agar mereka sebagai instansi teknis yang berhubungan langsung dengan para penyandang disabilitas dapat mengakomodirnya.

 
Namun, jika Dinas Sosial ternyata lamban dalam menyikapi usulan PPDI Kota Kupang itu, maka Baleg akan mengakomodirnya dan mengupayakan dapat dimasukkan dalam program legislasi daerah (Prolegda) dan dijadikan usul inisiatif DPRD. “Kami berharap Dinsos merespons realitas yang ada. Tapi kalau sekiranya lambat, maka kami akan menginisiasinya menjadi Perda usul inisiatif DPRD,” tandasnya.

 
Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Viktor Halengki Haning yang juga anggota PPDI Kota Kupang mengatakan, kalangan penyandang disabilitas di Kota Kupang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar tahun 2016 mendatang, Perda tentang Penyandang Disabilitas sudah dapat ditetapkan.

 
Menurutnya, PPDI Kota Kupang terus mendorong lahirnya Perda yang mengatur tentang penyandang disabilitas agar dapat mengatur aspek-aspek terutama aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan aspek ekomomi.

 
“Setelah berdialog dengan Dinas Sosial Kota Kupang mereka sudah menyatakan kesiapannya untuk mengajukan Ranperda Penyandang Disabilitas,” kata Haning. Dia juga mendorong Komisi IV untuk melakukan studi banding ke kabupaten atau provinsi yang sudah memiliki dan menerapkan Perda Penyandang Disabilitas seperti di DI Yogyakarta. (lia/S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz