Jumat, 27 April 2018 | 08:45
2

Bagi-bagi Mobil Masuk Gratifikasi

KEBIJAKAN Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes membagibagikan empat unit mobil Toyota Hilux Double Gardan kepada sejumlah instansi vertikal di TTU, bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan gratifikasi yang dilakukan seorang pejabat negara.

 

Dikategorikan gratifikasi karena Bupati selaku pejabat negara memberikan sesuatu barang kepada penyelenggara negara dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang juga bertentangan dengan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Penegasan tersebut dikemukakan Direktris PIAR NTT Sarah Lery Mboeik kepada wartawan di Kefamenanu, Rabu (15/4) siang.

 
Menurut Lery, pemberian sesuatu apalagi barang seperti mobil dengan harga ratusan juta rupiah kepada sesama pejabat instansi negara (Forkopimda TTU) menjadi tanda tanya besar. “Pemberian (mobil) untuk instansi vertikal seperti itu, apalagi aparat penegak hukum, harus ada izin dari Kemendagri,” ungkapnya.

 

Selain gratifikasi, lanjutnya, kebijakan Bupati Raymundus juga tidak patut karena di saat masyarakat TTU berteriak soal kekurangan obat di RSUD dan puskesmas, Bupati membelanjakan uang Rp 700 juta lebih untuk membeli mobil tanpa melihat urgensitas. “Tolong tunjukkan, apakah ini kebijakan anggaran yang pro rakyat TTU? Fakta membuktikan setiap tahun masyarakat
mengeluh soal kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih.

 

Sudah saatnya masyarakat mengevaluasi sendiri kinerja Bupatinya,” tegasnya. Untuk diketahui, selain Kejari Kefamenanu, Bupati Raymundus Fernandez juga memberikan mobil kepada Polres
TTU, Kodim 1618/TTU, dan Pengadilan Negeri Kefamenanu. Kebutuhan Mendesak Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTU Amandus Nahas menjelaskan, program bagi-bagi mobil tersebut adalah program Paket Dubes (Raymundus Sau Fernandes-Aloysius Kobes) dengan argumentasinya adalah kebutuhan mendesak.

 
“Bupati sampaikan kepada Dewan bahwa kebutuhan mobil adalah kebutuhan mendesak karena banyak kejadian di pelosok tidak bisa dijangkau Forkopimda. Anggaran ada, dan tidak bertabrakan dengan aturan, maka kami di Banggar setuju,” bebernya.

 

Ditanya wartawan, lebih mendesak mana antara kebutuhan obat dan pendidikan masyarakat dengan mobil ke pelosok, Nahas mengatakan sama-sama penting. “Saya pribadi menilai Forkopimda juga butuh mobil. Apalagi tidak bertabrakan dengan aturan sehingga. Sah-sah saja Pemerintah beli mobil untuk mereka,” katanya. Saat ditanya soal pengeluhan ketidaktersediaan obat, Nahas menuding hal tersebut bukan urusan Dewan. “Tanyakan kepada (Pemerintah), kenapa selalu kekurangan obat.

 
Kenapa tidak beli? Uang Silpa ada banyak, kenapa tidak beli? Itu sudah bukan urusan Dewan lagi. Itu sudah urusan pemerintah,” tegasnya. Tanda Tanya Terpisah, pengacara praktik Freddy Djaha menilai, walaupun tindakan Bupati TTU sudah terendus praktik gratifikasi, namun perlu pembuktian lanjutan sesuai UU. “Yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah bahwa dengan alasan apa Bupati memberikan mobil kepada institusi vertikal yang juga aparat penegak hukum tersebut.

 

Apalagi, kejaksaan dan kepolisiansedang menyelidiki sejumlah kasus di TTU yang melibatkan pejabat Pemkab. Ini yang menjadi tanda tanya publik,” ungkapnya. Bupati TTU Raymundus Fernandes yang dikonfirmasi kemarin, tidak berada di ruang kerjanya. Dihubungi ke ponselnya pun tidak aktif. (mg-03/M-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz