Jumat, 27 April 2018 | 08:59
1

Awasi Dana Desa

NEGARA mulai serius membangun desa. Wujudnya, ratusan juta rupiah siap dialirkan ke setiap desa bulan April ini dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dana segar langsung masuk ke desa-desa. Ini peluang baik kendati dibumbui rasa cemas.

 

Peluang tatkala desa diberi kesempatan luas untuk berkembang. Rasa cemas manakala pengelolaan dana itu rentan masalah. Bagi NTT, kucuran dana sebesar Rp 280 juta per
desa itu sangat dibutuhkan. Bersamaan dengan program DeMAM, desa-desa di NTT siap dialiri dana cash tersebut.

 

Program bagus sejauh diurusi dengan baik. Namun, perlu belajar dari sejarah yakni pengawasan rendah berakibat fatal pada kerusakan pengelolaan yang berbuah penyelewengan. Problem Dana Bansos dan DeMAM adalah cermin kerusakan itu. Program bagus Pemprov itu akhirnya terkapar.

 

Bukan soal mutu program tapi soal pengawasannya. Sebagiannya jatuh menjadi dana konsumtif dan sebagiannya lagi masuk kantong pribadi. Penyelewengan pun tak terhindarkan, karena ketiadaan laporan pertanggungjawaban dan rendahnya transparansi. SDM masyarakat turut menambah persoalan.

 
Dalam hal ini, SDM aparat desa sebagai penanggung jawab pengelolaan dana desa tersebut harus disiapkan secara matang. Dana ratusan juta rupiah itu akan menguap begitu saja bila desa-desa itu belum tahu dan belum siap mengelolanya. Karenanya, alangkah lebih baik bila pemda memastikan kesiapan desa-desa sebelum dana tersebut dikucurkan.

 
Program bagus itu akan mirip dengan tindakan menabur garam ke laut (sia-sia) bila tidak dikelola dengan baik. Karenanya, kita mendorong agar pemerintah baik pemkab maupun Pemprov harus memastikan kesiapan desa-desa penerima kucuran dana. Caranya? Sosialisasikan pemanfaatan dana tersebut sembari memberi pelatihan pengelolaannya, baik dalam rupa koperasi, usaha desa, atau pemanfaatan lainnya.

 
Catatan akhirnya berkaitan dengan timing kucuran dana tersebut di tengah kesibukan menjemput pilkada. Sudah menjadi pengetahuan publik bila kucuran dana semacam itu bisa sarat masalah. Masalahnya ada pada pembelokan tujuan dana tersebut. Pencairannya rentan diboncengi kepentingan politik. Dana itu bisa diklaim jadi dana sumbangan
oknum-oknum tertentu. Mari mengawasi!

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz