Jumat, 20 April 2018 | 16:51
Karikatur Dana Desa(268 x 188)
Istimewa

Awasi Dana Desa

Victory-News, PARAS pembangunan telah berubah total. Dahulu kota jadi pusat namun kini desalah pusat pembangunan. Desa dinafasi kembali. Tepat bila rejim Jokowi-JK menawarkan pembangunan Indonesia dari desa, wujud prinsip pemerataan. Desa disokong dengan dana besar yang tengah menghujaninya.

Yang dibutuhkan tinggal kesiapan sistem, aturan, sumber daya manusia dan pengawasan agar berjalan lurus. Sudah siap? Masih diragukan. Keraguan itu salah satunya muncul dalam Pelatihan Paralegal-Peningkatan Kapasitas Community Organizer yang dimotori oleh PIAR NTT. Mengapa?

Pelimpahan dana desa tanpa didahului pemberian petunjuk teknis (juknis) perencanaan, pengelolaan dan administrasi pertanggungjawaban. Ia akan mirip seorang yang disuruh bermain tanpa dibekali cara dan aturan bermain serta tujuan mengapa ia bermain. Ia pasti kebingungan. Siapa memberi apa?

Juknis dan petunjuk pelaksanaan tentu dari pemkab. Karenanya mesti segera dilakukan beberapa hal teknis tersebut. Tujuannya agar aparat desa memiliki pakem dan arah yang jelas soal pengelolaan dana desa tersebut. Jika tidak maka dana itu hanya akan menyeret aparat desa ke dalam bui karena maladministrasi.

Langkah berikut adalah pemkab segera melakukan pelimpahan wewenang secara formal-legal melalui aturan tertulis soal pemanfaatan dana tersebut. Aturan itu berguna untuk mengikat tanggung jawab aparat desa sebagai pelaksana pengelolaan sehingga ada ukuran yang pasti tentang pemanfaatannya.

Kewenangan, aturan, juknis dan juklak itu menjadi kanal agar dana dari pemerintah itu dimanfaatkan secara benar dan tepat sasaran. Jadi sebelum bermain, aturan main harus didahulukan sehingga orang tidak bermain-main dengan dana tersebut. Jika tidak maka pemanfaatan dana desa itu melenceng.

Sudah saatnya desa mengambil kontrol dan peran pengelolaan dana itu secara bertanggung jawab. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah soal integritas para pengelola. Kontrol sangat dibutuhkan via peraturan desa yang ketat. Hal ini penting untuk mencegah penyelewengan.

Semua hal itu bisa tercapai jika kesiapan sumber daya manusia di desa diperkuat. SDM tentu soal kreativitas agar dana-dana itu bermanfaat dan dikelola secara efektif, tepat sasaran dan secara bertanggung jawab.

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz