Sabtu, 21 April 2018 | 19:37
8

Atasi Human Trafficking Perlu Kerja Sama

UNTUK mengatasi praktik human trafficking (perdagangan orang) yang terjadi di Provinsi NTT dibutuhkan kerja sama semua elemen. Kantor Kemenhum dan HAM Provinsi NTT diharapkan bisa menjadi pelopor dalam mengeliminir persoalan tersebut.

 
Dalam kaitan tersebut, kantor Pelayanan Keimigrasian yang berada di bawah kantor Kemenhum dan HAM dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi para calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) maupun calon tenaga kerja wanita (CTKW) yang akan bekerja di luar daerah atau di luar negeri.

 
Penegasan itu dikemukakan Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat acara serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkum dan HAM) Provinsi NTT, Selasa (28/4). Rochadi Imam Santoso menjadi Kakanwil Kemenhum dan HAM Provinsi NTT menggantikan Dahkan Pasaribu.

 
Gubernur Lebu Raya mengatakan, human trafficking di Provinsi NTT sudah masuk dalam kategori darurat. Karena itu, membutuhkan tindakan cepat dan nyata dalam mengatasi persoalan tersebut. Dalam kaitan tersebut, kata dia, dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk mengeliminir praktik perdagangan orang yang semakin marak terjadi.

 
Dalam konteks itu, kata Gubernur Lebu Raya, Kakanwil Kemenhum dan HAM Provinsi NTT diharapkan bisa menjalin kerja sama yang erat dengan semua pemangku kepentingan, sehingga persoalan tersebut mendapat titik terang dan bisa dicari jalan keluarnya.

 
Apalagi, sesuai dengan kewenangan Kanwil Kemenkum dan HAM khususnya bagian imigrasi dirinya meminta agar dapat mempermudah proses pembuatan dokumen khususnya paspor bagi para TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Kantor Imigrasi yang berada di bawah Kanwil Kemenkum dan HAM NTT hendaknya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta tidak berbelit-belit dalam urusan pembuatan paspor bagi para TKI.

 
Dengan cara yang demikian, kata dia, para CTKI dan CTKW tidak memilih jalur illegal untuk bekerja di luar negeri seperti ke Malaysia. Ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan Kanwil Kemenkum dan HAM dalam membantu Pemprov untuk mengatasi masalah human trafficking berkedok TKI illegal.

 
“Dengan mempercepat dan mempermudah pengurusan paspor tentu akan membantu anak-anak NTT agar tidak memilih jalur yang illegal saat hendak bekerja di luar negeri,” jelasnya. Terkait dukungan untuk Pariwisata NTT, Kanwil Kemenhum dan HAM juga diminta untuk mendorong terciptanya kenyamanan, dan keamanan di NTT ,sehingga menarik wisatawan dari luar untuk datang dan mengunjungi pariwisata yang ada di NTT.

 

Pada kesempatan tersebut Lebu Raya juga meminta agar melanjutkan kerja sama yang telah dibangun khususnya berkaitan dengan gugus tugas human trafficking, Flobamora Sadar HAM, dan Desa Sadar hukum. Kakanwil Kemenhum dan HAM Rochadi Iman Santoso mengatakan, dalam menjalankan tugasnya gebrakan pertama yang akan dilakukan lebih diprioritaskan pada penegakan hukum.

 

Sementara, untuk masalah human trafficking, jelas dia, harus digali dari akar permasalahan tersebut. Termasuk alasan mengurus paspor di tempat lain serta sejauh mana  putra-putri NTT menjadi korban human trafficking dan korban eksploitasi. “Ini yang kita harus lihat sejauh mana mereka dieksploitir dan melihat permasalahannya sebelum mengambil langkah-langkah solutif,” katanya.

 
Sementara itu Plt Dirjen Imigrasi Kabul Priyono meminta Kakanwil Kemenhum dan HAM NTT yang baru untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT maupun kabupaten/kota, sehingga berkontribusi bagi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan ekonomi dan investasi sesuai iklim investasi dan ekonomi yang ada di daerah. Baginya menjabat sebagai pemimpin di lembaga tersebut merupakan kesempatan untuk pelompatan dan peningkatan kinerja. (R-2)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz