Minggu, 22 April 2018 | 18:23
23

ASN Bermasalah Dipecat

APARATUR sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang melakukan kejahatan dalam tugas tak segan-segan akan langsung diproses pemecatannya. Langkah tegas tersebut dilakukan dalam upaya penegakan disiplin tanpa pandang bulu.

 
Demikian dikatakan Wali Kota Kupang Jonas Salean dalam sambutannya saat acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-19 Kota Kupang di alun-alun Balai Kota Kupang, Sabtu (25/4).
Salean menegaskan, kejahatan dalam tugas oleh ASN merupakan suatu tindakan yang sangat memalukan. Karena itu, ia tidak akan mentolerir setiap kejahatan dalam tugas, terutama kejahatan korupsi.

 
Dia mengatakan, sudah ada beberapa pejabat yang dipecat karena tersandung kasus korupsi. “Meskipun mereka telah menjalani hukuman berat di penjara, tapi pada saat keluar, saya tidak akan memberi ampun. Memang berat ketika saya harus menandatangani surat pemecatan. Tapi saya harus lakukan itu demi penegakan disiplin di lingkup Pemerintah Kota Kupang,” tegasnya.

 
Seiring dengan bertambahnya usia Kota Kupang, lanjutnya, maka Pemkot telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah pada berbagai aspek, seperti peningkatan kinerja aparatur, perbaikan pelayanan publik, serta terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pada berbagai level manajemen pemerintahan melalui program-program prioritas pemerintah. Sehingga, dengan program dan kegiatan tersebut, pemerintah dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

 
Pada kesempatan itu, Wali Kota juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah menorehkan bakti mewujudkan Kota Kupang sebagai daerah otonomi, dan semua pihak yang telah mengabdikan pemikiran, tenaga, dan materi bagi perkembangan dan kemajuan Kota kupang.

 
Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Kota Kupang Adrianus Talli mengatakan, mengikuti kinerja kepemimpinan Wali Kota Jonas Salean-Wakil Wali Kota Herman Man yang memasuki tahun ketiga terutama dalam ketegasan mendukung penindakan ASN yang terindikasi melakukan kejahatan dalam tugas terutama korupsi, dapat dikatakan sudah cukup memberikan dukungan.
Ia mencontohkan, ketegasan sikap dalam memproses para ASN bermasalah di Dinas PPO dan kasus tanah Manulai 2.

 
Namun, penindakan itu harus sejalan dengan regulasi yang ada. “Tidak bisa asal pecat saja, harus ada kekuatan hukum tetap, dan harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam peraturan perundang-undangan,” katanya. Karena itu, sebagai kepala daerah, tindakan yang diberikan kepada aparatur yang bermasalah harus tetap dalam koridor aturan. (S-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz