Jumat, 27 April 2018 | 08:50
29

APBD Dipangkas setelah Penetapan

SINYALEMEN pemangkasan dan pengalihan sejumlah pos anggaran semakin terkuak. Ternyata APBD Kabupaten Malaka Tahun 2015 dipangkas pasca ditetapkan sebagai Perda Nomor 1 Tahun 2015.  Sumber VN, kemarin menyebutkan, beberapa pimpinan SKPD mengeluh, karena anggarannya pada pos-pos tertentu dipangkas.

 

Informasi yang diperoleh, alokasi anggaran SKPD yang dipangkas dan dialihkan antara lain anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka sebanyak Rp 4 miliar, Dispencapil kurang lebih Rp 100 juta, anggaran pemberdayaan TP-PKK sebanyak Rp 200 juta, dan BPMPD nilainya mencapai kurang lebih Rp 1 miliar.

 
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malaka Simon Seran Fahik kepada VN di gedung Dewan, Sabtu (11/4) mengatakan, dirinya merasa kaget dengan anggaran yang dipangkas dan dialihkan. Komisi baru mengetahui itu, sehingga dalam waktu dekat akan memanggil pemerintah.

 
Langkah komisi, kata Simon, akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dengar pendapat, Senin (13/4) hari ini. Kita sudah undang mereka secara tertulis,” kata Simon sambil menambahkan jawaban pemerintah akan diketahui sebelum berangkat ke Jakarta untuk konsultasi agenda Pilkada Malaka, Rabu mendatang.

 
Ketua Fraksi PKB Hendrikus Fahik Taek mengatakan, pemerintah dalam hal ini tidak punya fungsi budgeting. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang memangkas atau memindahkan anggaran yang sudah dialokasikan pada pos-pos tertentu sesuai keinginan.  “Ini sudah di luar mekanisme formil dan ini merupakan tindakan pidana,” lanjut Hendrikus.

 
Anggota Badan Anggaran asal Fraksi PKB Yosef Ama Bere Seran mengatakan, kalau toh terjadi demikian, maka pihaknya tidak segan-segan mempolisikan pihak yang mengutak-atik mata anggaran di luar aturan.  “Nanti, kita akan tanyakan kepada PPKAD dan sekretariat,” kata Yosef.

 
Belum Dibayar Utuh Sementara itu hak anggota DPRD Kabupaten Malaka belum dibayar seluruhnya. Pihak Sekretariat DPRD hanya membayar hak Dewan sebesar Rp 7 juta per bulan terhitung bulan Januari hingga April.  “Dewan akan panggil pemerintah untuk tanyakan hak mereka, soal alasan belum dibayar utuh,” ujar sumber VN.

 
Sementara itu, Penjabat Bupati Malaka Herman Nai Ulu melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka, Sabtu (11/4). Sabtu pagi, sekitar pukul 09.00 Wita.
Kepada wartawan, Herman menjelaskan, kunjungan ke kantor Dewan sebatas untuk mengejek proses pembayaran gaji. “Ya, saya datang hanya untuk memastikan gaji Dewan sudah dibayar atau belum,” kata Herman yang dua kali mendatangi kantor dewan hari itu. (R-3)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz