Minggu, 22 April 2018 | 18:16
16

Anggota Inkindo Harus Junjung Tinggi Kode Etik

ANGGOTA Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) harus menjunjung tinggi kode etik dan tata laku keprofesian untuk membangun NTT. Kode etik Inkindo menjadi patokan untuk bekerja secara profesional dan bermartabat.

 
Demikian dikatakan Ketua Inkindo NTT Tanto EH Sunukmo, Selasa (28/4), saat membuka kegiatan penataran kode etik dan tata laku keprofesian Inkindo di Swiss Belinn Kristal Kupang Hotel.
Dia mengatakan, Inkindo adalah organisasi perkumpulan bisnis yang profesional dan beretika. Karena itu, para anggota harus mementingkan etika atau prinsip kesusilaan atau moralitas.

 
“Dengan kode etik Inkindo setiap anggota akan menjunjung tinggi kemuliaan profesi, tanggung jawab terhadap profesi, masyarakat, lingkungan, dan Tuhan, yang tentunya berkaitan dengan pekerjaan yaitu bahwa setiap konsultan harus benar-benar memahami kaidah-kaidah tersebut,” ungkapnya.

 
Pada kesempatan yang sama, Dewan Kehormatan Nasional Inkindo Eddy Eko Susilo dalam materinya menyampaikan, ada delapan butir kode etik Inkindo yaitu menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan, bertindak jujur dan tidak memihak, tukar menukar pengetahuan bidang keahliannya secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan, menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan.

 

Mendapatkan tugas berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat, bekerja sama dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi, dan menjalankan azas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggung jawab terhadap sesama.

 
Dia juga menjelaskan bahwa sesuai anggaran dasar, Inkindo mempunyai beberapa perangkat organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada musyawarah nasional dan musyawarah provinsi. “Ketiga perangkat tersebut di antaranya Dewan Pengurus Nasional atau Provinsi, Dewan Kehormatan Nasional atau Provinsi, dan Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional atau Propinsi,” ujarnya. (C-1)

Baca Juga :

Komentar Anda

avatar

wpDiscuz